KMMSAJ desak Anies ganti Direktur PD PAM Jaya

Shenny Fierdha

JAKARTA

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengganti Direktur Perusahaan Air Minum Jaya jika terbukti tidak berkomitmen dalam menyediakan air bersih.

Hal ini menyusul restrukturisasi kontrak kerja sama antara Perusahaan Daerah (PD) Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dengan dua perusahaan swasta yaitu PT Aetra Air dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) yang berujung pada swastanisasi air dan merugikan warga terutama yang kurang mampu.

Adapun kontrak kerja sama itu dibuat pada 1997 dan berlaku selama 25 tahun (sampai 2022).

"Saya ingatkan Pak Anies bahwa jika Direktur PD PAM Jaya tidak berkomitmen, copot saja dari jabatannya dan gantikan dengan orang lain," ungkap pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana usai bertemu langsung dengan Anies di ruang rapat Balai Kota, Jakarta, Kamis.

Mahkamah Agung (MA) sebetulnya sudah memerintahkan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk menghentikan swastanisasi air tersebut seperti yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung No.31/Pdt/2017 sehingga pengelolaan air kembali ke publik.

"Tapi restrukturisasi kontrak bukan pelaksanaan putusan MA. Restrukturisasi justru upaya mengaburkan pelaksanaan putusan MA karena restrukturisasi berarti kerja sama tetap berlanjut," kritik Arif.

Dia berpendapat bahwa kontrak seharusnya dihentikan agar pemerintah yang menjadi pengelola air, sebab menurutnya pihak swasta hanya berorientasi untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dan tidak memedulikan kesejahteraan rakyat.

Penggugat perorangan yang turut ikut dalam aksi Suhendi Nur setuju dengan pendapat Arif tersebut.

"Yang namanya swasta tidak mungkin memikirkan rakyat. Kita mau kontrak kerja sama diputus supaya pengelolaannya kembali ke negara. Kalau PD PAM Jaya merasa tidak mampu, ganti saja orangnya. Ada banyak orang di perguruan tinggi yang melakukan riset tentang air," tukas Suhendi.

Pada Kamis pagi, sekitar 40-50 massa dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Wahana Lingkungan Hidup Imdonesia Jakarta, Indonesia Corruption Watch, dan Solidaritas Perempuan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi menggelar orasi dan aksi teatrikal mandi bareng di depan Balai Kota sebagai bentuk protes terhadap restrukturisasi kontrak dan swastanisasi air Jakarta.