KKP, TNI tandatangani MoU pengamanan sektor kelautan dan perikanan

Nicky Aulia Widadio

JAKARTA

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menandatangani nota kesepahaman tentang penguatan ketahanan pangan dan pengamanan sektor kelautan dan perikanan.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menandatangai MoU tersebut di Jakarta, Senin.

Hadi mengatakan TNI akan bersinergi dengan KKP agar pengelolaan sumber daya laut terlaksana tanpa gangguan dari dalam dan luar negeri.

TNI, sambung dia, memiliki infrastruktur yang bisa digelar dimana saja sesuai kebutuhan KKP.

“Kami siap menggelar keluatan, mulai dari pencuri benur, biota laut, flora dan fauna kita lindungi semua,” kata Hadi.

Susi mengatakan kerja sama dengan TNI krusial untuk mencegah penyelewengan sumber daya kelautan seperti penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing dan ekspor ilegal.

Menurut dia, kerja sama antara KKP dengan TNI dan Polri selama ini telah berjalan baik lewat Satgas 115 yang dibentuk pada 2015.

“Jadi tenggelamkan (kapal asing) itu hanya mungkin kalau TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara membantu,” ujar Susi.

Kerja sama itu, menurut dia telah membuahkan hasil baik. KKP mencatat stok ikan Indonesia meningkat menjadi 13,1 juta ton pada 2018 dari 7,1 juta ton pada 2014 lalu.

Selain itu, angka ekspor meningkat sebesar 10 hingga 12 persen setiap tahun.

“Ini akan terus naik jika kita jaga kelanjutannya,” kata tutur Susi.

Namun Susi mengatakan fokus pengelolaan kelautan baru pada sektor perikanan, padahal laut memiliki sejumlah sumber daya sektor pertambangan seperti minyak dan gas.

Dia meminta KKP dan TNI bekerja sama mencegah ekspor ilegar di sektor sumber daya kelautan, seperti minyak mentah, gas, dan tambang.

“Dari catatan kami, illegal eksport itu lebih besar kerugiannya dibanding impor yang ilegal,” tutur Susi.

Dia mencontohkan ekspor mutiara Indonesia yang tercatat hanya 4,1 ton pada 2016, sementara Hongkong mencatat impor mutiara dari Indonesia sebesar 22 ton. Artinya, sebesar 80 persen impor mutiara tidak tercatat.