Erric Permana
25 Agustus 2017•Update: 28 Agustus 2017
Erric Permana
JAKARTA
Setidaknya 2.000 rektor seluruh Indonesia akan melakukan aksi kebangsaan menolak faham radikalisme masuk ke wilayah universitas. Aksi kebangsaan yang akan digelar pada September mendatang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo sendiri.
Dukungan Presiden Joko Widodo disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan forum rektor seluruh Indonesia yang didampingi Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, di Jakarta Jumat.
“Ini harus kita jaga semua. Jangan sampai kalau ada kegiatan kosong [di kampus] diisi mereka-mereka itu [Paham radikalisme]. Kita harus isi dengan nilai-nilai kebangsaan itu nanti,” kata Muhammad Nasir kepada wartawan.
Nasir menambahkan aksi ini dilakukan agar universitas di seluruh Indonesia terhindar dari paham radikalisme. Pemerintah nantinya akan membantu universitas tersebut melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Tujuannya adalah kami ingin menjaga Indonesia harus dalam benteng wawasan kebangsaan,” katanya.
Sebelumnya. Menristekdikti Muhammad Nasir pernah mengatakan potensi gerakan radikal di lingkungan universitas sangat tinggi. Bahkan dia memerintahkan para rektor untuk mendata dosen ataupun mahasiswa yang terlibat paham radikal tersebut.