Indonesia dorong kerja sama selesaikan konflik Laut China Selatan

Pizaro Gozali

JAKARTA

Indonesia menjadi tuan rumah lokakarya pengelolaan potensi konflik China Selatan pada tanggal 16-17 November di Jakarta.

Workshop yang telah diselenggarakan sejak tahun 1990 ini diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari Brunei Darussalam, RRT, Filipina, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Vietnam dan China Taipei.

Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir berharap lokakarya ini dapat mendorong tercapainya code of conduct atau etika berprilaku di Laut China Selatan.

“Kita berharap (rampungnya code of conduct) lebih cepat, lebih baik. Tapi kita agak sulit membuat target,” ujar dia di Jakarta, Kamis.

Fahir menjelaskan potensi konflik di Laut China Selatan bisa diselesaikan dengan membangun kerja sama antar negara yang bersengketa. Pada tahun ini, ada 8 proyek kerjasama antar negara. Namun, Fachir enggan merinci lebih jauh jenis kerja sama tersebut.

“Ini membantu kita dalam komitmen menjadikan kawasan Laut China Selatan stabil sekaligus bermanfaat secara ekonomi,” ujar dia.

Fachir juga mengatakan sejumlah proyek tersebut juga membantu menciptakan rasa saling percaya di antara negara di kawasan terutama yang memiliki klaim di perairan strategis ini.

"Sejak awal kita sendiri meski bukan negara klaim, tapi kita melihat bahwa stabilitas dan perdamaian membuahkan stabil untuk kerja sama di kawasan sekaligus paling tidak kerja sama ekonomi tidak hanya di kawasan," tutur dia.

Kementerian Luar Negeri menjelaskan Laut China Selatan adalah wilayah yang sangat strategis dalam dimensi politik internasional khususnya di Kawasan Asia Pasifik. Wilayah ini berbatasan langsung dengan banyak negara dengan kepentingan dan kekuatan politik yang berbeda-beda.

Kekayaan alam yang berlimpah dan posisi strategis sebagai salah satu jalur utama perdagangan dunia menambah konsekuensi geopolitik lain, yaitu kerentanan eskalasi konflik dari wilayah ini.

Dinamika yang terjadi belakangan, mulai dari isu perbatasan, pengelolaan sumber daya laut, dan klaim-klaim lainnya, menunjukkan kerentanan potensi eskalasi konflik di wilayah tersebut.

Dalam meredam hal tersebut, dibutuhkan sebuah mekanisme atau forum yang dapat merangkul semua pihak yang berkepentingan.