Eksekusi Menderes duka bagi demokrasi Turki

Ahmet Salih Alacaci

ANKARA

Sebagai perdana menteri kesembilan Turki dan pemimpin pertama yang terpilih secara bebas dan adil, Adnan Menderes melambangkan kudeta militer 1960 dan kerusakan yang terjadi pada demokrasi negara tersebut.

Lahir sebagai Ali Adnan Ertekin Menderes pada tahun 1899 di Provinsi Aydin, di barat Turki, dia lalu menempuh pendidikan di American College di Kota Aegean, Izmir.

Setelah bertugas dalam Perang Kemerdekaan Turki dari 1919 hingga 1923, dia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Ankara pada tahun 1930.

Pada tahun yang sama, dia bergabung dengan Partai Republik Liberal. Atas undangan pribadi pendiri Republik Turki Mustafa Kemal Ataturk, dia bergabung dengan Partai Rakyat Republik (CHP) dan terpilih menjadi anggota parlemen dari Aydin.

Dalam pertarungan perselisihan antar partai, Menderes dipecat dari partai pada 1945 bersama dengan anggota parlemen Celal Bayar, Refik Koraltan, dan Fuat Koprulu.

Satu tahun kemudian, para politisi ini mendirikan Partai Demokrat, oposisi resmi pertama Turki yang bertahan hidup lebih dari satu tahun, dan terpilih dalam pemilihan bebas dan adil pertama di Turki pada 1950.

Sebagai anggota paling senior dari kelompok tersebut dan sekutu dekat Ataturk, Bayar dipilih oleh parlemen untuk jabatan presiden, sementara Menderes menjadi perdana menteri dan pemimpin formal partai.

Selama masa jabatannya, Menderes memberlakukan kebijakan liberal di bidang ekonomi dan politik. Dia dikenal secara khusus sebagai pemimpin yang menghapuskan larangan azan di Turki pada 16 Juni 1950.

Satu tahun setelah pemerintahannya digulingkan oleh junta militer, Adnan Menderes dihukum gantung oleh junta 57 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 September 1961, di pulau kecil Laut Marmara, Imrali.

Menderes adalah salah satu dari tiga pejabat senior Partai Demokrat yang dihukum gantung pada hari itu. Dua lainnya adalah Fatih Rustu Zorlu dan Hasan Polatkan, menteri luar negeri dan keuangan.

Dituduh melanggar Konstitusi Turki dan menggelapkan uang negara, ketiganya diadili oleh pengadilan militer di Pulau Yassiada di tenggara Istanbul bersama dengan semua pejabat senior partai Menderes. Sampai hari ini, pulau itu dikenal sebagai simbol duka demokrasi Turki.