BPKH akan kelola dana haji Rp.101 Triliun

Pizaro Gozali

JAKARTA

Komisi VIII DPR RI dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar rapat bersama pada Kamis untuk membahas anggaran BPKH dan skema pengelolaan dana haji.

Dalam rapat diputuskan BPKH akan mengelola investasi dana haji sebesar Rp 101 Triliun. Nilai tersebut berasal dari dana jamaah haji yang menunggu pemberangkatan.

“Dari 101 triliun itu, hanya 80 persen yang kita pakai,” ujar anggota BPKH Anggito Abimanyu kepada Anadolu Agency usai rapat.

Namun hingga kini, kata Abimanyu, BPKH belum memutuskan instrumen investasi apa yang akan digunakan untuk mengelola dana haji. Semuanya bergantung pada kondisi yang ada. Baik dari kondisi pemasarannya, perekonomiannya, dan resikonya,” ujar Anggito.

Anggaran Rp335 Miliar

Untuk menunjang operasional BPKH, DPR menyetujui anggaran tahunan sebesar Rp335 miliar. Dana itu nantinya digunakan dalam rangka penguatan kelembagaan, insfrastruktur, sewa kantor, gaji, dan sebagainya.

“Kita juga menyepakati rencana strategis sampai tahun 2022 terkait mekanisme kerja antara BPKH dengan pelaksana, pengawas dan sekaligus koordinasi kepada DPR RI,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI.

Menurut Ali Taher, prinsip investasi dana haji harus memenuhi enam prinsip sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No 34 Tahun 2014, yakni syar'i, aman, kehati-hatian, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

Melalui keenam prinsip tersebut diharapkan investasi dana haji tidak hanya dikelola dengan hati-hati, tapi juga bernilai progresif.

“Progresif artinya boleh investasi tetapi harus terukur sesuai dengan mekanisme pasar yang berjalan,” kata Ali.

DPR, kata Ali, mendorong agar transisi dana haji kepada BPKH bisa segera diwujudkan pada akhir tahun ini. Namun transisi itu baru bisa dilakukan usai audit dana haji dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rampung.

“Transisinya itu harus mendapatkan persetujuan BPK dulu. Jadi bisnis plan-nya diatur dan diaudit terlebih dahulu,” kata dia.

DPR berharap BPKH memberikan manfaat bagi penyelenggaraan haji yang lebih baik seperti penambahan makan, perbaikan transportasi, perbaikan tenda di arafah di Minah, dan peningkatan pelayanan kesehatan.