Bangladesh serahkan daftar nama Rohingya kepada Myanmar
Daftar itu terdiri dari nama 8.000 Rohingya yang akan dipulangkan ke Myanmar
Nur Hatun, 62 tahun, duduk di kamp pengungsi Cox's Bazar, Bangladesh pada 19 Desember 2017. Nur Hatun mengatakan rumahnya terbakar habis, dan harus melarikan diri bersama dengan wanita lain dan bersembunyi di dalam hutan selama tiga hari, sebelum berjalan kaki sampai ke Bangladesh. (Fırat Yurdakul - Anadolu Agency)
Ankara
Mutasim Billah
DHAKA, Bangladesh
Bangladesh memberikan daftar berisikan nama 8.032 nama-nama Rohingya pada Jumat, termasuk 1.637 keluarga, untuk direpatriasi ke Myanmar.
Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal mengumumkan pemberian daftar itu dalam sebuah konferensi pers menyusul pertemuannya dengan pejabat Myanmar Letnan Jenderal Kyaw Swe.
"Pihak Myanmar sudah menerima daftar itu dengan baik. Mereka merencanakan proses tiga tahap, yaitu membawa mereka kembali, memastikan ada mata pencaharian bagi mereka dan kemudian memberikan mereka kewarganegaraan," kata Kamal.
Sementara itu, kedua negara menjadwalkan pertemuan berikutnya pada 20 Februari di Myanmar untuk merundingkan pemulangan 6.000 Rohingya yang masih terdampar di perbatasan.
Kamal mengatakan terdapat sekitar 1,1 juta penduduk Rohingya asal Myanmar yang berada di Bangladesh.
Rohingya, yang disebut PBB sebagai orang paling teraniaya di dunia, menghadapi ketakutan meningkat atas serangan yang membunuh puluhan orang pada kekerasan komunal pada 2012.
Sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 656.000 warga Rohingya menyeberang dari Rakhine ke Bangladesh, menurut PBB. Mereka melarikan diri dari operasi keamanan yang membunuh, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya.
Setidaknya 9.000 Rohingya tewas di Rakhine antara 25 Agustus dan 24 September, menurut lembaga Dokter Lintas Batas (MSF).
Dalam sebuah laporan tertanggal 12 Desember, MSF mengatakan 71,7 persen Rohingya atau sekitar 6.700 orang tewas akibat kekerasan. Itu termasuk 730 anak-anak dibawah usia 5 tahun.
PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan - termasuk bayi dan anak-anak - pemukulan brutal dan penghilangan oleh petugas keamanan. Dalam sebuah laporan, penyidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan.
