Ajudan Presiden Turki kecam AS atas kesepakatan PKK-Daesh

Kubra Chohan

ANKARA

Ajudan Presiden Tayyip Recep Erdogan, Ibrahim Kalin, pada hari Jumat mengkritik AS atas kesepakatan antara kelompok teroris PKK/PYD dan Daesh.

Kesepakatan tersebut baru-baru ini mengizinkan ratusan teroris Daesh untuk melarikan diri dari kota Raqqah yang dikepung Suriah.

BBC melaporkan Senin lalu bahwa sebuah konvoi besar yang terdiri dari sekitar 50 truk, 13 bus, dan lebih dari 100 kendaraan berisi anggota Daesh meninggalkan Raqqah untuk masuk wilayah yang dikuasai Daesh di tenggara.

“Pertanyaan mengganggu yang tak seorang pun di Washington ingin tanyakan adalah siapa yang akan menghentikan teroris yang dibebaskan ini untuk menjadi pelaku bom bunuh diri berikutnya di sebuah ibu kota besar," geram Kalin.

Kegeraman Kalin yang juga merupakan juru bicara Presiden Erdogan diungkapkan dalam sebuah kolom yang ditulis untuk koran Harian Sabah Turki, berjudul "Syria: Apa selanjutnya?"

Rincian kesepakatan yang dilakukan kedua kelompok teroris tersebut untuk membiarkan ratusan teroris Daesh keluar dari Raqqa.

“Ini menunjukkan sekali lagi kemiskinan kebijakan untuk memiliki satu organisasi teroris yang melawan negara lain,” kata Kalin.

PYD dan sayap militer YPG adalah cabang PKK Suriah, yang telah berperang melawan Turki selama lebih dari 30 tahun.

Sejak PKK meluncurkan kampanye teror di Turki pada tahun 1984, puluhan ribu orang terbunuh, termasuk lebih dari 1.200 orang sejak Juli 2015 saja.

Kalin berpendapat AS dan koalisinya sebagian besar mengabaikan keterkaitan PYD/YPG dengan PKK, yang oleh AS, EU, dan Turki dimasukkan sebagai kelompok teroris.

Kalin juga menekankan bahwa Suriah seharusnya tidak memiliki tempat untuk rezim Assad di masa depan.

"Sejauh menyangkut Rusia dan Iran, mereka harus menyadari bahwa menjaga Assad tetap berkuasa bukanlah untuk melindungi kepentingan mereka di Suriah," kata Kalin.

Dia menambahkan bahwa isu-isu ini akan dibahas pada hari Rabu di sebuah puncak trilateral presiden Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin, dan Hassan Rouhani di Sochi, Rusia, sebagai perpanjangan dari perundingan Astana.

Turki dan Rusia, bersama dengan Iran, adalah negara penjamin yang melakukan perantara gencatan senjata di Suriah pada bulan Desember 2016 yang mengarah ke perundingan Astana, Kazakhstan, yang diadakan bersamaan dengan diskusi yang didukung oleh PBB di Jenewa untuk menemukan solusi politik untuk konflik yang sudah berlangsung selama enam tahun ini.

Babak kedelapan perundingan Astana diperkirakan akan digelar pada paruh kedua bulan Desember.