Sri Mulyani: Pembentukan ekosistem logistik nasional tekan biaya logistik Rp1,5 triliun

JAKARTA

Pemerintah mengatakan penerapan ekosistem logistik nasional (NLE) dapat menekan biaya logistik hingga Rp1,5 triliun dan bisa mendorong peningkatan daya saing ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan selama ini biaya logistik Indonesia relatif tinggi sebesar 23,5 persen terhadap PDB, dan melalui ekosistem ini diharapkan bisa ditekan menjadi 17 persen.

Dia mengatakan efisiensi sekitar Rp1,5 triliun tersebut berasal dari aktivitas penebusan delivery order (DO) dan persetujuan pengeluaran petikemas (SP2) yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan jam pelayanan terbatas Senin sampai Jumat dari jam 09.00-15.00.

“Dengan NLE bisa dilakukan secara online 7x24 jam yang mendorong efisiensi biaya Rp402 miliar per tahun serta efisiensi waktu hingga 91 persen,” ujar Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Kamis.

Selain itu, dalam NLE juga dibuat sistem E-trucking untuk pemesanan truk dari sebelumnya truk dipesan secara manual tanpa ada transparansi.

Menteri Sri Mulyani mengatakan saat ini pemesanan truk sudah sangat transparan melalui pemesanan online berbasis web seperti layaknya memesan ojek online.

“Efisiensi biaya yang ditimbulkan Rp975 miliar per tahun serta efisiensi utilitas truk hingga 50 persen,” lanjut dia.

Kemudian, Menteri Sri Mulyani menambahkan dalam ekosistem ini penyampaian dokumen clearance dan pemeriksaan barang oleh Bea Cukai dan Karantina tidak lagi mengalami duplikasi dokumen dan pemeriksaan oleh dua instansi.

Inspeksi barang kini bisa dilakukan melalui submisi tunggal serta inspeksi tunggal ataupun gabungan kedua instansi tersebut sehingga mendorong efisiensi biaya Rp85 miliar per tahun serta efisiensi waktu proses 35 hingga 56 persen atau sekitar 0,6 hingga 2,1 hari.

Selanjutnya, sistem pengangkutan saat keberangkatan ataupun kedatangan kapal dan bongkar muat tidak lagi mengalami duplikasi dokumen dari 7 instansi seperti Bea Cukai, Imigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, badan usaha pelabuhan, PKBM, serta operator terminal.

“Proses tersebut cukup dilakukan dengan single submission dan menciptakan efisiensi biaya Rp60 miliar per tahun serta efisiensi waktu 74 persen,” ungkap Menteri Sri Mulyani.