Rakyat Papua dapat jatah 10% saham divestasi Freeport

Muhammad Latief

JAKARTA

Pemerintah membagikan saham divestasi PT Freeport Indonesia pada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemkab Mimika sebesar 10 persen, dari total kepemilikan 51 persen saham pada perusahaan tersebut, Jumat.

Komposisi penguasaan ini termuat dalam perjanjian pembagian saham antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, dan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Sedangkan dari Pemprov Papua diwakili oleh Gubernur Lukas Enembe dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Penandatanganan kesepakatan ini juga disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menteri Sri mengatakan, perjanjian ini merupakan langkah strategis yang berhasil ditempuh pemerintah setelah mencapai kesepakatan pokok divestasi saham dengan PT Freeport Indonesia.

“Ini merupakan wujud kebersamaan antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam pengambilalihan saham divestasi untuk kepentingan nasional,” ujar Menteri Sri.

Berdasarkan perjanjian ini, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen sesudah divestasi.

Salah satu tujuan dari pembagian saham ini, menurut Menteri Sri saah satunya untuk mengakomodir hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen dari usaha PT Freeport Indonesia.

“Komitmen Presiden adalah menjalankan proses divestasi ini secara transparan dan bersih dari konflik kepentingan dan terjaga tata kelolanya pada tiap tahapan,” ujar Menteri Sri.

Menteri Tjahjo mengatakan, pembagian divestasi ini adalah bagian dari komitmen pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.