Presiden akan sederhanakan BUMN

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Presiden Joko Widodo mengakui jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta anak cucu usahanya sudah terlalu banyak sehingga membuat pengusaha beserta UMKM sulit berkembang. Pada Selasa, Presiden yang akrab disapa Jokowi ini menyebutkan ada 800-an BUMN yang tercatat.

“Saya sudah perintahkan untuk di-merger. Kalau perlu dijual,” tegas Presiden Jokowi saat berbicara di Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang Indonesia (KADIN).

Tanggapan Jokowi ini sekaligus jawaban untuk keluhan yang disampaikan oleh pengusaha yang tergabung dengan KADIN yang menyatakan bahwa peran BUMN saat ini terlalu mendominasi.

Sebelumnya, Ketua Umum KADIN Rosan Roeslani menyampaikan, anak usaha BUMN mengambil porsi swasta dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM).

“Bahkan sampai [usaha] katering dipegang anak usaha BUMN,” keluh Roslan.

Merumuskan jalan keluarnya, Jokowi lantas berjanji untuk meminta masukan kepada pengusaha di daerah terkait kendala mereka selama ini.

“Saya akan cari tahu pengusaha daerah itu tidak mampu atau memang semua usaha sudah diambil anak cucu BUMN,” lanjut dia.

Kendala-kendala di dunia bisnis semacam ini, kata Jokowi, harus segera diperjelas. Bahkan, dia mendorong pengusaha untuk bicara secara terbuka.

“Tidak apa-apa bicara blak-blakan. [Bicara] menyakitkan juga tidak apa-apa, untuk kebaikan negara,” ucap Jokowi.

Peran para pengusaha, kata presiden, juga penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi saat ini. Jokowi berpesan, pengusaha harus optimis dengan kondisi bisnis di Indonesia.

Terlebih, Indonesia kini menjadi negara tujuan investasi keempat dunia. Tingkat ease of doing business di Indonesia juga meningkat dari peringkat 106 menjadi 91, dan akan “digenjot hingga tembus posisi 40 besar dunia”.

“Saya sampaikan ini agar timbul optimisme di dunia usaha. Kalau masih ada yang meragukan, itu bukan pelaku usaha, tapi [pelaku] politik,” cetus dia.