Porsi pembiayaan utang pemerintah didominasi SBN

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Pembiayaan utang pemerintah lebih banyak berasal dari surat berharga negara (SBN).

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam diskusi bersama jurnalis di Jakarta, Jumat.

Porsi pembiayaan utang yang berasal dari SBN menurut Luky sebesar 81 persen. Sementara 19 persen lainnya berasal dari pinjaman, terutama pinjaman luar negeri.

“Pada tahun 2013 porsi pinjaman dalam portofolio utang pemerintah sebesar 30 persen dan sekarang sudah berkurang,” ungkap Luky.

Kebijakan menurunkan porsi pinjaman menurut dia, diambil karena Indonesia bukan lagi tergolong sebagai negara berpenghasilan rendah (low-income country) yang berhak mendapatkan pinjaman lunak bersuku bunga murah (concessional loan).

Berdasarkan data dari World Bank tahun 2016, pendapatan per kapita Indonesia sebesar USD3.400 per tahun. Dengan begitu Indonesia hanya boleh mendapatkan pinjaman dengan suku bunga mengacu ke pasar keuangan.

“Selain itu, adanya kebijakan single borrowing limit dari kreditur juga membatasi pemerintah untuk mendapatkan pinjaman lebih banyak,” imbuh dia.

Meski begitu sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman tetap dilakukan sebagai pelengkap karena memiliki beberapa keuntungan seperti adanya transfer pengetahuan dan teknologi dari kreditur, terutama lembaga multilateral.

Terkait SBN, Luky mengatakan, kepemilikan SBN domestik oleh investor asing per akhir Maret mencapai 39,3 persen dengan mayoritas adalah SBN bertenor panjang.

Investor asing pemilik SBN domestik antara lain Lembaga Keuangan, Reksa dana, bank sentral asing, dan pemerintah negara asing.

Sekitar 40 persen dari kepemilikan SBN domestik oleh asing dipegang oleh bank sentral serta pemerintah asing serta investor real money. Luky mengatakan, bank sentral asing contohnya, memiliki total Rp144,08 triliun dalam SBN domestik.

“Mereka adalah investor yang benar-benar memanfaatkan uangnya untuk investasi dan bukan spekulan,” tekan dia.

Di samping itu sebagian SBN dalam valuta asing juga sudah dimiliki investor domestik.

“Pemerintah juga terus mendorong kepemilikan SBN oleh investor lokal untuk pendalaman pasar keuangan domestik dan perluasan basis investor,” imbuh dia.

Pemerintah menerapkan strategi pembiayaan melalui utang secara hati-hati dengan memperhitungkan biaya, risiko, dan kapasitasnya.

Biaya utang pemerintah saat ini juga mengalami tren penurunan dalam setahun terakhir akibat dari meningkatnya kepercayaan investor yang menurunkan premi risiko sebagai komponen dari biaya utang.

Misalnya saja, yield SUN 10 tahun turun dari 7,93 persen di akhir Desember 2016 menjadi 6,63 persen pada pertengahan Maret 2018.

“Ini pencapaian yang tidak mudah, karena pada saat yang sama the Fed justru menaikkan suku bunga pada akhir Desember 2016 dan menaikkan lagi tiga kali di tahun 2017,” tambah dia.