Per Januari, realisasi pembiayaan APBN sebesar Rp68,2 triliun

JAKARTA

Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah telah menarik pembiayaan atau utang sebesar Rp68,2 triliun atau 19,4 persen dari target Rp351,8 triliun dalam APBN 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi utang tersebut berasal dari Surat Berharga Negara sebesar Rp72,01 triliun atau 18,5 persen dari target APBN serta realisasi pinjaman luar negeri sebesar minus Rp3,81 triliun atau 10,2 persen dari target APBN.

Realisasi pinjaman luar negeri merupakan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang mencapai Rp3,81 triliun, sedangkan komponen pinjaman lainnya belum terealisasi.

Sri Mulyani tidak sependapat dengan tudingan sejumlah pihak yang menilai pemerintah gencar menarik utang di awal tahun, dan beralasan realisasi Surat Berharga Negara di awal tahun sebagai strategi oportunistik yang cukup menguntungkan.

“Artinya, pada bulan Januari tahun 2020 pemerintah belum melakukan penarikan pinjaman baik dalam maupun luar negeri, serta tidak ada pinjaman dalam negeri yang jatuh tempo,” jelas Menteri Sri Mulyani di Jakarta, Rabu malam.

Strategi oportunistik

Dia menjelaskan penerbitan Surat Utang Negara yang dilakukan pada awal tahun lebih pada penerapan strategi oportunistik karena pada
 awal tahun penerbitan SBN cukup menguntungkan karena pemerintah dapat memperoleh dana dengan biaya minimal dan yield yang rendah.

Menurut Menteri Sri Mulyani, meskipun diprediksi akan membaik, namun pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 masih cukup bergejolak dan diwarnai ketidakpastian.

“Perbaikan ekonomi global diperkirakan menjadi lebih berat karena munculnya wabah virus korona di berbagai negara sejak akhir Desember,” kata dia.

Dia menjelaskan yang dimulai dari Wuhan, China, dalam jangka panjang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia jika tidak dapat tertangani dengan cepat karena China merupakan pasar ekspor dan impor terbesar bagi beberapa negara termasuk Indonesia.

“Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil, pemerintah masih mengandalkan kebijakan countercyclical sebagai buffer fiscal yang memungkinkan
 belanja negara lebih besar dari pada pendapatan,” jelas Menteri Sri Mulyani.

Oleh karena itu, instrumen
yang digunakan untuk menutup selisih fiskal tersebut adalah melalui pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan utang.

Pembiayaan utang digunakan sebagai alat untuk mengelola keuangan negara, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan belanja produktif di sektor prioritas yang mendesak.