Iqbal Musyaffa
31 Desember 2019•Update: 02 Januari 2020
JAKARTA
Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyoroti banyaknya asumsi APBN 2019 yang dapat dikontrol pemerintah meleset dari target.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Piter Abdullah mengatakan dalam APBN ada asumsi yang tidak bisa dikontrol pemerintah seperti harga minyak dunia, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Contoh lain ialah nilai tukar.
Namun, Piter menilai untuk asumsi dalam APBN berupa target yang berada dalam kontrol pemerintah, hanya realisasi inflasi yang tergolong menggembirakan.
Dalam asumsi APBNP 2019, inflasi ditargetkan 3,5 persen dengan realisasi saat ini bisa lebih rendah dari 3 persen.
“Untuk asumsi pertumbuhan ekonomi dan defisit fiskal tidak menggembirakan,” jelas Piter kepada Anadolu Agency, Selasa.
Piter mengatakan dalam asumsi APBN ditargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, namun kemungkinan realisasinya hanya 5,05 persen, juga di bawah kebutuhan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan 6 persen agar bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan.
“Kemudian defisit fiskal melebar dari target 1,84 persen menjadi 2,3 persen,” ujar Piter.
Meski begitu, pada dasarnya dia tidak mempermasalahkan defisit yang melebar, hanya saja yang dia kritisi adalah tidak tercapainya target defisit karena pemerintah salah menetapkan target defisit APBN.
“Harusnya pemerintah tahu kondisi ekonomi global melambat, kebijakan yang diambil semestinya tidak mengecilkan target defisit,” kata Piter.
Dia mengatakan pemerintah seharusnya sejak awal realistis penerimaan pajak tidak mungin bisa dikejar di tengah kondisi perekonomian global saat ini.
Berdasarkan data realisasi APBN hingga November 2019, penerimaan negara baru tercapai 77,46 persen dari target Rp2.165,11 triliun yakni sebesar Rp1.677,11 triliun.
Sementara belanja negara sudah mencapai Rp2.046,05 triliun atau 83,14 persen dari target Rp2.461,11 triliun sehingga defisit fiskal sebesar Rp368,94 persen atau 2,3 persen dari PDB, jauh di atas target defisit Rp296 triliun atau 1,84 persen dari PDB.
“Harusnya yang lebih realistis adalah targetkan defisit fiskal lebih lebar karena itu suatu keniscyaan,” imbuh dia.
Piter mengatakan pemerintah sebaiknya memanfaatkan ruang defisit fiskal hingga 3 persen dari PDB yang pelebaran defisitnya dirancang untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.
“Pelebaran defisit tidak dosa, asalkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai defisit melebar karena tidak didesain dari awal, sementara pertumbuhan juga tidak tercapai. Ini jelek,” kritik Piter.
Dia berharap kondisi APBN 2019 menjadi pembelajaran pemerintah untuk tahun 2020.
“Saya lebih suka tahun 2020 defisit fiskal dirancang 2,99 persen dari PDB, tapi target pertumbuhan ekonominya 6 persen,” ungkap Piter.
Dalam APBN 2020, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 1,76 persen dari PDB atau Rp307,2 triliun yang terdiri dari target penerimaan Rp2.233,2 triliun dan belanja negara Rp2.540,4 triliun dengan target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen.
“Kemungkinan realisasi APBN 2020 tidak jauh beda dari 2019 karena banyak potongan fiskal, sementara target penerimaan disetting lebih tinggi dan tidak make sense. Tahun ini saja shortfall besar,” ungkap Piter.
