Pemerintah telah perkuat sistem logistik daerah dalam pengendalian inflasi

JAKARTA 

Pemerintah mengatakan hasil dari rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2019 untuk memperkuat sistem logistik daerah secara umum telah dilakukan.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan penguatan sistem logistik daerah telah ditindaklanjuti tidak hanya lewat kebijakan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana konektivitas oleh kementerian teknis saja.

“Penguatan sistem logistik juga sudah dilakukan oleh tim pengendali inflasi daerah (TPID) seperti TPID Jawa Tengah dan Jawa Barat,” ungkap Iskandar dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi 2020 secara virtual, Kamis. 


Selain itu, Iskandar mengatakan upaya pengendalian inflasi melalui pengembangan model kerjasama antar daerah telah juga dilakukan di beberapa TPID seperti yang dilakukan oleh TPID DKI Jakarta dengan TPID Blitar yang akan diperluas hingga semua TPID seluruh Indonesia. 


“Kami juga terus mendorong perluasan akses pasar bagi petani melalui pemanfaatan teknologi informasi,” imbuh Iskandar.

Dia mengatakan pada masa pandemi Covid-19 penggunaan teknologi informasi melalui platform e-commerce merupakan solusi yang optimal karena aktivitas di pasar modern maupun pasar tradisional sangat dibatasi.

Iskandar menambahkan dalam perluasan pemanfaatan teknologi sebagai pendorong produktivitas dan efisiensi, beberapa inisiasi utama di daerah juga terus dilakukan.

“Sebagai contoh, program smart farming yang dilakukan oleh TPID Kab Maluku Tenggara melalui Smart Irrigation dengan membangun Kebun Pintar yang menggunakan SMS Controller dan Control Timer,” kata dia.

Dalam sistem ini, petani dapat mengendalikan pengairan irigasi ke area lahan yang dikontrol secara otomatis melalui beberapa parameter seperti suhu, cahaya dan kelembapan udara. 


Iskandar mengatakan secara umum kerangka kebijakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif dalam pengendalian inflasi sudah dijalankan secara komprehensif di tingkat pusat dan daerah.

“Beberapa ruang berbaikan yang masih perlu didorong melalui kebijakan TPIP dan TPID adalah terkait dengan aspek ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,” ungkap Iskandar.