Pemerintah siap salurkan bansos produktif untuk UMKM setelah 17 Agustus

JAKARTA

Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan sosial produktif untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki akses perbankan setelah tanggal 17 Agustus mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bantuan tersebut akan berjumlah Rp2,4 juta per UMKM untuk 12 juta pelaku UMKM serta bantuan kredit Rp2 juta untuk pelaku usaha ultra mikro dengan tenor 12 bulan dan bunga 0 persen.

“Pengumuman mungkin sesudah atau pada saat 17 Agustus oleh Presiden atau menteri terkait,” jelas Menteri Sri Mulyani dalam diskusi virtual, Selasa.

Dia menjelaskan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp28,8 triliun dan saat ini sedang dalam proses verifikasi data untuk menghindari kesalahan dalam penyaluran bantuan.

“Yang paling sulit kalau secara masif anggarannya diberikan dan kalau datanya belum clean dan terkonsolidasi, nanti ada masyarakat yang mendapatkan lebih dari satu bantuan pemerintah dan ada yang tidak mendapatkan sama sekali,” ungkap Menteri Sri Mulyani.

Dia mengatakan kondisi ini bisa menimbulkan ketidakadilan serta reaksi beragam di masyarakat.

Oleh karena itu, data untuk bantuan ini akan menggunakan data dari Ultra Mikro (Umi) sebanyak 2 juta UMKM, Mekaar sebanyak 6 juta, Pegadaian 4 juta, serta koperasi 1,5 juta UMKM.

Pemerintah juga akan menggunakan data dari perbankan untuk pelaku UMKM yang mungkin hanya memiliki uang di rekeningnya kurang dari Rp1juta seperti di Bank BRI dengan jumlah 9 juta nasabah.

“Kami akan memilih targeting kepada mereka,” ujar dia.

Menteri Sri Mulyani mengatakan selama ini data selalu menjadi permasalahan utama dalam penyaluran bantuan sosial, karena pemerintah daerah tidak semuanya melakukan pembaruan data.

Menurut dia, masyarakat pasti merasa harus mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp2,4 juta tersebut, sehingga pemerintah akan melakukan pembersihan dan verifikasi data agar bantuan bisa tepat dan seakurat mungkin karena pada akhirnya dana bantuan tersebut akan diaudit.

“Kami selalu mencoba akurat, bahkan pada saat mendesain program, kami konsultasi agar tidak menjadi persoalan dari sisi akuntabilitas karena semua harus dipertanggungjawabkan,” ungkap Menteri Sri Mulyani.

Namun, dia mengakui perbedaan antara kecepatan untuk penyaluran bantuan dan ketepatan penyaluran saat bahan baku datanya belum lengkap menjadi sesuatu yang menantang.