Pemerintah segera rangkumkan draft penyederhanaan pajak

JAKARTA

Kementerian Keuangan menargetkan untuk merangkumkan draft perombakan aturan perpajakan melalui skema omnibus law pada pertengahan Desember.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan draf final tersebut diharapkan bisa segera selesai diharmonisasi dan disampaikan ke DPR sebelum masa reses 18 Desember.

“(Kita berharap) Januari sudah bisa dibahas dan sudah komunikasi ke DPR," kata Menteri Sri Mulyani di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, draf omnibus law untuk sektor perpajakan sudah diberikan ke Presiden Joko Widodo beserta Wapres Ma’ruf Amin serta jajaran menteri dalam sidang kabinet terakhir.

“Kenapa berbentuk omnibus law, karena (aturan tersebut) akan merevisi beberapa undang-undang sekaligus di dalam suatu RUU ini,” jelas Menteri Sri Mulyani.

Dia menjelaskan perundang-undangan pajak yang akan direvisi bersamaan dalam omnibus law antara lain undang-undang pajak penghasilan, undang-undang pajak pertambahan nilai, undang-undang ketentuan umum perpajakan, undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah, serta undang-undang kepabeanan.

“Kita gunakan omnibus law dalam rangka membuat rezim perpajakan sesuai prioritas pemerintah dalam transformasi ekonomi, serta mengantisipasi perubahan terutama di dalam digital ekonomi,” tambah dia.

Menteri Sri Mulyani mengatakan omnibus law tersebut juga untuk meningkatkan daya saing Indonesia dari sisi rezim perpajakan di tingkat regional dan juga global.