Pemerintah minta PLN perbanyak pembangkit listrik tenaga biodiesel

Muhammad Latief

JAKARTA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) lebih banyak menggunakan bahan bakar ramah lingkungan untuk menggerakkan pembangkitnya.

“Kalau menggunakan CPO (crude palm oil) itu manfaatnya dua. Pertama membantu mengurangi impor BBM atau crude sehingga membantu neraca perdagangan negara. Kedua, membantu mengurangi dampak polusi lingkungan, karena ini renewable (energi terbarukan)," ujar Jonan seusai meresmikan 16 proyek listrik di NTB dan NTT, dalam siaran persnya, Kamis.

CPO adalah bahan bakar nabati yang dikenal dengan Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Di dunia transportasi, penggunaan bahan ini sudah dilakukan dengan program kewajiban pencampuran 30 persen (B-30) dengan solar.

Menurut Menteri Jonan pemanfaatan CPO untuk pembangkit ini sudah diaplikasikan di berbagai negara, salah satunya di Napoli, Italia.

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di sana bahkan sudah dapat menggunakan bahan bakar 100% persen CPO.

“Ini juga bisa membantu petani-petani kita. Ada 16 juta petani-petani kelapa sawit yang bergantung kepada kita dengan membantu membeli produk mereka,”

“Tetapi yang lebih penting adalah mengurangi polusi dan impor BBM," ujar Menteri Jonan.

PLN kata Menteri Jonan, sudah melakukan uji coba penggantian bahan bakar pada empat pembangkit listrik dengan menambahkan biodiesel berbasis minyak sawit.

Pembangkit tersebut PLTD Batakan dengan kekuatan 50 Megawatt (MW) di Balikpapan, Kalimantan Timur, PLTD Supa di Pare-Pare dengan kapasitas 62 MW PLTD Kanaan di Bontang, Kalimantan Timur dengan kapasitas pembangkit listrik sebesar 10 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Jayapura dengan kapasitas 10 MW di Papua.

Rasio elektrifikasi 99 persen

Sementara itu, sebanyak 16 proyek listrik yang tersebar di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) akan membawa pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 99 persen pada Desember tahun ini.

Saat ini rasio elektrifikasi di NTT termasuk yang paling rendah di Indonesia, hanya 72 persen sementara secara nasional sudah mencapai 98, 3 persen.

Proyek yang diresmikan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bima 50 MW, PLTMG Sumbawa 50 MW, PLTMG Maumere 40 MW di Provinsi NTB dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sita-Borong 2x500 kW serta PLTS Maumere-Ropa-Ende 2x1 MWp di Provinsi NTT.

Di samping pembangkit listrik, diresmikan juga proyek-proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) serta Gardu Induk (GI) 70 kV & 150 kV di Provinsi NTB.

Menurut Menteri Jonan, rasio elektrifikasi di NTB sekitar 97,9 persen dan akan ditingkatkan hingga 99 persen pada akhir tahun ini.

“Tolong dibantu, masa sudah 74 tahun merdeka belum menikmati listrik,” ujar dia.

Menurut Menteri Jonan secara nasional saat ini sekitar 500 ribu rumah tangga tidak mampu masih belum menikmati penerangan karena tidak mampu membayar biaya sambung listrik.

Pemerintah memberikan bantuan penyambungan listrik gratis bagi dua ribu rumah tangga tidak mampu di NTB dan NTT. Dia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk penyambungan listrik gratis ini.

“Untuk NTB dari Kementerian ESDM sumbang seribu, untuk NTT kita sumbang seribu juga. Ini jadi tantangan sosial yang besar kalau dibiarkan saja," ujar Menteri Jonan.