Pemerintah matangkan persiapan pembayaran e-money jalan tol

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan sistem pembayaran elektronik jalan tol di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, koordinasi dilakukan untuk implementasi sistem pembayaran elektronifikasi jalan tol.

“Kami juga membahas penyediaan layanan nontunai untuk seluruh ruas tol baru yang akan dioperasikan,” ujar dia, Jumat.

Selanjutnya, pemerintah akan melakukan integrasi seluruh ruas tol untuk melayani transaksi nontunai di jalan tol menggunakan teknologi berbasis nirsentuh (transaksi pembayaran uang tol yang dilakukan tanpa bersentuhan secara fisik dengan peralatan transaksi tol).

Menurut Darmin, target ini rencananya akan diimplementasikan pada akhir 2018.

“Beberapa ruas jalan tol sudah memberlakukan elektronifikasi sebelum 31 Oktober 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol,” tambah Darmin.

Pada akhir September Darmin mengungkapkan 60 persen gerbang tol sudah diwajibkan untuk menerapkan transaksi elektronik.

Darmin mengatakan, penerapan elektronifikasi jalan tol 100 persen pada bulan Oktober 2017 dilaksanakan sesuai amanat Presiden RI dan telah dituangkan dalam regulasi Peraturan Menteri PUPR nomor 16 tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol.

Sampai dengan 4 Oktober 2017, Darmin menjelaskan penetrasi penggunaan uang elektronik di jalan tol mencapai 72 persen.

“Dengan elektronifikasi jalan tol, layanan pembayaran di jalan tol menjadi lebih cepat, praktis dan nyaman sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kelancaran di jalan tol,” jelas dia.

Lebih lanjut, Darmin mengatakan agenda elektronifikasi jalan tol di Indonesia menjadi begitu penting mengingat sasaran akhir pengembangan jalan tol yang berupa penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF), yaitu proses pembayaran tol tanpa henti, sehingga transaksi pembayaran menjadi lebih efisien dan lancar.

“Tahapan menuju pengembangan MLFF harus didahului dengan terwujudnya perilaku pengguna jalan tol yang sudah terbiasa dengan pembayaran nontunai,” jelas dia.

Selain itu, Darmin menjelaskan diperlukan infrastruktur pembayaran nontunai yang sudah terintegrasi antar ruas jalan tol dan saling interkoneksi (saling terhubung) dan interoperable (saling dapat beroperasi) antar penerbit uang elektronik.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, Bank Indonesia dan Kementerian PUPR telah menyusun strategi bersama untuk mengembangkan elektronifikasi jalan tol melalui 4 tahapan.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjelaskan tahapan pertama yang dilakukan adalah elektronifikasi seluruh jalan tol pada Oktober 2017.

Tahapan kedua, menurut Agus adalah integrasi sistem ruas jalan tol. Setelah itu, integrasi ruas jalan tol dilakukan melalui pembentukan Konsorsium Electronic Toll Collection (ETC).

“Tahap keempat adalah penerapan MLFF di seluruh gerbang tol. Strategi ini telah diturunkan dalam bentuk action plan,” jelas dia.

Selanjutnya, Agus menambahkan interface infrastruktur pembayaran berupa reader uang elektronik yang saat ini sudah terimplementasi membutuhkan harmonisasi antara bank dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta berbagai pihak dalam pelaksanaannya di lapangan.

“Selanjutnya, upaya koordinasi harus dilakukan untuk menyukseskan transisi perilaku transaksi non tunai dari pengguna jalan tol,” tambah Agus.