Pemerintah kaji penambahan subsidi energi

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Pemerintah masih membahas soal penambahan subsidi energi, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa, usai melakukan sosialisasi peraturan pemerintah tentang kepemilikan asing pada perusahaan asuransi di Jakarta.

“Untuk PLN dan Pertamina selaku BUMN yang jalankan kebijakan pemerintah, kita akan lihat struktur biaya mereka yang mengalami tekanan karena impor minyak dengan harga tinggi sementaara harga [produk energi] yang disubsidi tidak berubah,” ungkap Menteri Sri.

Penghitungan yang sedang dilakukan pemerintah, menurut Menteri Sri, dalam rangka menjaga agar kedua BUMN energi tersebut memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik.

Menurut dia, yang akan diperhatikan pemerintah bukan hanya tekanan pada komponen impor saja, namun juga keseluruhan struktur keuangan dua perusahaan tersebut sebelum memutuskan jumlah subsidi yang akan disesuaikan.

Saat ini, dalam undang-undang APBN ditetapkan subsidi Rp500 per liter, jumlah yang menurut Menteri Sri sudah tidak cukup. Pemerintah masih mengkaji kemungkinan menambah subsidi menjadi Rp1000 per liter atau dengan menetapkan jumlah subsidi tambahan pada angka tertentu.

“Ini masih dibahas dan nanti akan kita laporkan ke Dewan [DPR RI] dalam mekanisme laporan semester pertama,” ungkap dia.

Namun yang pasti, Menteri Sri mengatakan saat ini ada peningkatan penerimaan negara dalam bentuk pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak hingga akhir April dengan jumlah Rp527,8 triliun, lebih baik dari April tahun lalu dengan jumlah Rp465,9 triliun.

Penerimaan negara tersebut, menurut dia, akan dialokasikan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain melindungi masyarakat dari goncangan yang besar akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi global.

“Subsidi akan kita jaga agar masyarakat tetap memiliki daya beli,” ungkap Menteri Sri.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, Menteri Sri berharap suatu saat masyarakat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri secara bertahap.