Pemerintah butuh swasta atasi ketimpangan sosial

Muhammad Latief

JAKARTA

Pemerintah tak bisa sendirian dalam mengatasi ketimpangan sosial di Indonesia, demikian ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Rabu, di sela-sela acara Indonesia Development Forum (IDF) di Jakarta.

Selain swasta, pemerintah juga mengharapkan keterlibatan lembaga-lembaga lain, seperti komunitas, agar program menaikkan kualitas pembangunan bisa dilakukan “tanpa anggaran maupun intervensi pemerintah”.

Menurut Bambang, program-program yang telah berhasil menyempitkan ketimpangan sosial yang berhasil di level desa atau kabupaten bisa diperluas hingga skala nasional. Contohnya, sebut Bambang, soal upaya meningkatkan pemasukan petani dengan cara mengurangi banyaknya perantara dalam rantai pemasaran produk-produk pertanian. “Atau mendekatkan produsen langsung pada konsumennya,” sebut Bambang.

Berbagai upaya lain untuk mempersempit jurang ketimpangan sosial dibahas secara menyeluruh dalam forum IDF, yang digelar oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan sokongan Knowledge Sector Initiative dan Pemerintah Australia. IDF melibatkan lebih dari 100 ahli dari Indonesia dan internasional. Bersama-sama, mereka mencari solusi inovatif dalam menanggulangi ketimpangan dan menghasilkan model solusi yang dapat diterapkan di Indonesia.

Topik-topik yang dibicarakan dalam forum antara lain jaminan sosial, masa depan petani/nelayan kecil, keuangan inklusif, kewirausahaan sosial, ketimpangan di kota, dampak teknologi, dan pembangunan Indonesia Timur.

Dalam pembukaan acara ini pagi tadi, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak menggencarkan upaya-upaya pengurangan kemiskinan. Menurutnya, sudah banyak usaha yang dilakukan namun belum optimal.