Pemerintah bedah 60.000 unit rumah tak layak huni

İqbal Musyaffa

JAKARTA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan bedah rumah terhadap 60 ribu unit rumah tak layak huni hingga 2020 mendatang.

Pihak Bank Dunia akan membiayai program tersebut dengan dana pinjaman sebesar USD215 juta.

Dana tersebut merupakan bagian dari total pinjaman Bank Dunia sebesar USD450 juta dalam rangka program keterjangkauan perumahan nasional di Indonesia

Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan PUPR Raden Johny Fajar Sofyan Subrata pada Selasa mengatakan dana tersebut sudah disetujui dan akan mulai cair pada awal tahun depan.

Pembedahan rumah akan dilakukan di berbagai daerah berdasarkan masukan dari pemerintah daerah terkait rumah yang layak untuk dibedah.

Beberapa kriteria rumah yang layak dibedah antara lain: pemiliknya sudah berkeluarga, rumahnya sudah tidak layak huni, dan lahannya milik sendiri.

“Besaran anggaran untuk bedah rumah sekitar Rp7-15 juta per rumah,” jelas Johny.

Fokus rumah di kawasan wisata

Pemerintah saat ini sedang fokus melakukan bedah rumah pada 200 rumah tak layak huni di kawasan pariwisata seperti Borobudur, Danau Toba, Bromo, Mandalika, dan Labuan Bajo.

“Saat ini pencapaiannya sudah 90 persen,” klaim dia.

Rencananya pemerintah akan melakukan program yang sama di kawasan pariwisata lainnya antara lain Morotai, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Klayar, Mandeh, dan Tana Toraja.