Pemberian bantuan sosial tak akan perkecil ketidakmerataan

Muhammad Latief 

JAKARTA 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menargetkan ketidakmerataan pendapatan masyarakat Indonesia mengecil tahun depan. Pernyataan ini dikeluarkan pada Rabu, di sela-sela acara Indonesia Developent Forum (IDF), di Jakarta.

Alat ukur derajat ketidakmerataan ini menggunakan rumus Rasio Gini, hasil yang didapatkan berkisar 0 sampai dengan 1. Semakin rendah hasil koefisien berarti pemerataan semakin sempurna. Bambang menargetkan, tahun depan Rasio Gini Indonesia terkendali pada level 0,38.

“Jika program-program pemerintah tepat sasaran, kita harapkan pada 2019 [indeks Rasio Gini] akan turun lagi,” sebutnya. Target pemerintah, lanjut Bambang, berkisar di angka “0,36 atau paling tidak 0,37”.

Maret 2017, indeks Rasio Gini Indonesia mencapai 0,39 karena imbas dari booming harga komoditas sejak 2006-2011. Lonjakan harga ini membuat kelompok teratas mempunyai pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran yang jauh lebih tinggi daripada kelompok bawah. Itu sebab, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh 10-20 persen kelompok dengan penghasilan teratas.

Ketimpangan ini, menurut Bambang, terlihat lebih jelas di wilayah pedesaan. Mulai dari ketimpangan pendapatan, kepemilikan aset, dan tingkat konsumsi masyarakat. Namun, kata dia, “di masyarakat perkotaan juga perlu mendapat perhatian”.

“Di kota, yang perlu didorong adalah menciptakan kesempatan kerja. Sebanyak-banyaknya investasi harus di dorong,” kata Bambang. Selain itu, “harus ada kesempatan untuk berwirausaha di sektor perdagangan atau industri kecil”.

Bambang sendiri mengatakan setidaknya ada lima strategi untuk mengatasi tingginya Rasio Gini. Antara lain, meningkatkan kesehatan balita, pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, menciptakan peluang pekerjaan, menurunkan ketimpangan kekayaan dengan pajak, dan menciptakan wirausaha secara massal.

Khusus untuk bantuan sosial, menurut Bambang, pemerintah telah menyusun program-program yang menjangkau 40 persen dari populasi masyarakat yang masuk dalam kategori kelompok miskin.

Ekonom dari Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto mengatakan, Rasio Gini hanya menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat dari segi konsumsi. Angka ini bisa jadi akan membaik jika pemerintah memberikan banyak program bantuan sosial yang mendorong konsumsi. “Tapi itu tidak baik, hanya akan membuat ketergantungan baru pada program-program sosial. Tidak ada perubahan struktural”.

Secara teori, menurutnya, ada dua cara menurunkan indeks Rasio Gini, yaitu dengan mengenakan pajak yang tinggi pada golongan kaya dan memberikannya pada golongan miskin. Cara berikutnya adalah dengan demokratisasi ekonomi, yaitu melakukan pembatasan selisih gaji karyawan atau mengakselerasi program-program padat karya.

“Harus ada perubahan fundamental pada perekonomian kita. Misalnya memunculkan kewajiban kepemilikan saham bagi karyawan atau employing share ownership program,” ujarnya.