Ekonomi

Menteri BUMN: Direktur Utama Garuda Indonesia pemilik Harley Davidson ilegal

“Sebagai Menteri BUMN, saya akan berhentikan AA sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia dan tentu ada proses lanjutannya lagi karena ini perusahaan publik,” tegas Menteri Erick Thohir

İqbal Musyaffa  | 05.12.2019 - Update : 06.12.2019
Menteri BUMN: Direktur Utama Garuda Indonesia pemilik Harley Davidson ilegal Satu unit sepeda motor Harley Davidson yang diselundupkan dalam pesawat terbaru Airbus A33-900 Neo milik Garuda Indonesia diperlihatkan oleh petugas Bea Cukai Kementerian Keuangan. (Iqbal Musyafa - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA 

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan berdasarkan surat dari Dewan Komisaris Garuda Indonesia dan Komite Audit kepadanya, ada kesaksian bahwa motor Harley Davidson yang diselundupkan dalam pesawat baru tipe Airbus A330-900 Neo diduga milik I Gusti Ngurah Askhara (Ari Askhara/AA) selaku Direktur Utama Garuda Indonesia.

“Detail informasinya adalah AA berikan instruksi untuk mencari motor klasik Harley Davidson tahun 1972 jenis Shovelhead pada 2018 lalu dan pembelian dilakukan pada April 2019,” jelas Menteri Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan AA melakukan proses transfer dari Jakarta ke rekening pribadi Manajer Keuangan Garuda Indonesia di Amsterdam berinisial IJ (Iwan Joeniarto) yang membantu proses pengiriman dan lain-lain hingga akhirnya terdeteksi oleh Bea Cukai.

“Sebagai Menteri BUMN, saya akan berhentikan AA sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia dan tentu ada proses lanjutannya lagi karena ini perusahaan publik,” tegas Menteri Erick.

Dia menjelaskan proses investigasi tidak sampai AA saja, melainkan akan menyasar dugaan adanya oknum lain yang tersangkut dalam kasus ini.

Menteri Erick meyakini Menteri Keuangan melalui Bea Cukai akan melakukan proses lanjutan karena adanya kerugian negara dan bisa menjadi faktor pidana yang memberatkan.

“Yang menyedihkan, ini proses dilakukan secara menyeluruh di sebuah BUMN dan bukan individu. Menkeu juga pasti sangat sedih ketika kita ingin mengangkat citra BUMN, tapi kalau oknum di dalamnya tidak siap, inilah yang terjadi,” lanjut Menteri Erick.

Menteri Erick mengatakan dalam menjalankan tugas sebagai Kementerian BUMN, hal yang sangat sensitif seperti pengiriman barang kargo harus dilakukan secara prosedural, terlebih lagi yang menyangkut good corporate governance yang dilanggar.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.