Menko Ekonomi: Kontraksi ekonomi Indonesia tidak terlalu buruk

JAKARTA

Pemerintah mengatakan walaupun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif 5,32 persen pada kuartal kedua, namun masih tidak sedalam kontraksi di berbagai negara lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kontraksi Indonesia tidak seburuk Eropa yang mencatat negatif 14,4 persen, Amerika Serikat negatif 9,5 persen, Singapura negatif 12,6 persen, dan bahkan Meksiko negatif 18,9 persen.

“Kita tidak sedalam negara lain kontraksinya. Namun kita berharap ada efek perbaikan ekonomi global, baik melalui China maupun negara lain yang recover lebih dahulu,” ujar dia dalam konferensi pers virtual, Rabu.

Dia menambahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini antara 0,5 persen hingga 1 persen, sehingga diharapkan akan perbaikan pada kuartal ketiga dan keempat.

Selain itu, Menko Airlangga mengatakan pada 2021 mendatang beberapa negara berada dalam jalur positif, sehingga ada optimisme jalan keluar dari pandemi Covid-19 bagi pertumbuhan ekonomi.

“Bagi Indonesia sendiri dari berbagai sektor kelihatan masih positif, terutama informasi komunikasi, pertanian, pengadaan air, kesehatan, real estate, jasa pendidikan, dan keuangan,” jelas Menko Airlangga.

Faktor lain adalah perbaikan dalam Purchasing Managers Index pada Juli yang naik menjadi 46,9 dari 27,5 pada Maret lalu.

“Jadi terjadi V curve di sektor manufaktur yang menandakan ada perbaikan demand baik dari dalam negeri maupun ekspor,” kata Menko Airlangga.

Momentum ini, kata dia harus dijaga sehingga akan ada perbaikan ekonomi dari posisi paling rendah pada kuartal kedua.

Dia menambahkan pemerintah saat ini menjadikan faktor kesehatan dan ekonomi menjadi dua sisi mata uang yang harus berjalan beriringan, karena apabila terjadi peningkatan kasus Covid-19 maka akan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi.

“Vaksin sedang dipersiapkan untuk diproduksi oleh Biofarma,” imbuh dia.

Selain itu, Menko Airlangga menambahkan pemerintah juga terus mendorong penyaluran dana jaring pengaman sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) Desember mendatang berpeluang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi karena akan ada uang sebesar Rp35 triliun yang harus dibelanjakan oleh penyelenggara maupun para calon.

“Kemungkinan ada Rp34-35 triliun dana beredar yang akan meningkatkan konsumsi, terutama untuk alat-alat peraga bagi calon, masker, hand sanitizer, dan alat kesehatan,” ujar dia.