Menkeu Sri Mulyani dorong optimalisasi aset negara

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghimbau setiap kementerian dapat memanfaatkan aset dan barang milik negara agar bisa menghasilkan pendapatan guna menunjang perekonomian nasional.

Salah satu kementerian yang didorong optimalisasi pemanfaatan aset negaranya oleh Menteri Sri adalah Kementerian Perhubungan.

“Kemenhub punya banyak sekali aset yang bisa memberikan sesuatu hal yang positif,” ungkap Menteri Sri saat penyampaian sambutan di depan eselon III dan IV Kementerian Perhubungan di Jakarta, Senin.

Menteri Sri menambahkan negara maju mulai memanfaatkan aset negara agar bisa menghasilkan manfaat kepada negara sehingga cara kerja pemerintahan negara maju reletif lebih efisien dan efektif.

“Di negara maju semuanya bekerja untuk memberikan value yang lebih besar, salah satunya melalui pemanfaatan aset mereka. Aset itu yang terus bekerja menghasilkan return,” jelas Menteri Sri.

Apabila aset negara di Indonesia bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal, Menteri Sri mengatakan pemerintah bisa melakukan pekerjaan lain yang bisa memberikan kontribusi lebih untuk negara.

Menteri Sri mengatakan saat ini sedang fokus untuk mendata apa saja aset milik negara yang bisa dikembangkan.

“Saya minta ke Ditjen Kekayaan Negara kalau punya tanah aset dan memiliki nilai keekonomian yang rendah untuk bisa digunakan lebih baik lagi,” imbuh dia.

Kementerian Keuangan telah menghitung ulang jumlah aset negara yang tersebar di kementerian dan lembaga serta instansi negara dengan jumlah mencapai 945.460 aset.

Dari jumlah aset tersebut terdapat peningkatan nilai 272,42 persen atau sejumlah Rp4.190,3 triliun dari penilaian barang milik negara periode 2007-2010 menjadi Rp5.728,49 triliun. Pada periode 2007-2010, nilai barang milik negara hanya Rp1.538,18 triliun.

Dia juga meminta kementerian dan lembaga untuk menindaklanjuti barang milik negara yang tidak jelas keberadaannya ataupun yang menganggur dan dalam kondisi sengketa.

Barang milik negara lanjut Menteri Sri, bisa dioptimalkan dengan cara disewakan ataupun dipinjamkan untuk pemanfaatan pembangunan infrastruktur.,

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sudah membuat daftar 30 aset milik negara yang ada di Kementerian Perhubungan untuk dikerjasamakan dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU).

“Di antaranya kita lakukan dengan kompetisi internasional (untuk mencari mitra swasta) seperti di Makassar-Pare Pare (pembangunan rel kereta api) dan di Labuan Bajo (pengembangan bandara),” ungkap Menteri Budi.

Dia mengklaim bahwa minat dan antusiasme pihak swasta terhadap dua proyek tersebut sangat besar.

“Dua objek ini penting dan akan dipermudah skema legalnya untuk mempermudah kerja samanya,” imbuh dia.

Menteri Budi mengatakan aset negara yang ada di Kementerian Perhubungan tidak ada yang berbentuk tanah kosong kereta aset yang ada di kementeriannya berupa bandara, pelabuhan, rel, stasiun, dan terminal yang sudah fungsional.

Meski begitu, dia mengakui fungsionalitas aset-aset yang ada banyak yang belum optimal, khususnya pada aset berupa terminal.