Kelompok sipil tolak rencana food estate di Papua

JAKARTA 

Kelompok masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan menolak rencana pembangunan proyek lumbung pangan nasional atau food estate di Papua.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan program food estate rencananya berlokasi di Boven Digoel, Mappi, Merauke, serta Yahukimo, dengan total lahan sekitar 2,68 juta hektar.

Menurut WALHI, lebih dari dua juta hektar program food estate berada di kawasan hutan.

“Kami mendesak pemerintah untuk segera menghentikan rencana proyek food estate di Papua karena terbukti tidak pernah berhasil dan hanya akan melanggengkan ketimpangan dan ketidakdilan bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat,” kata Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nur Hidayati dalam konferensi pers daring, Senin.

Yaya, sapaannya, mempertanyakan mengapa pemerintahan saat ini terus melakukan program serupa yang telah gagal di masa lalu.

WALHI mencatat terdapat program serupa bernama Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di era kepemimpinan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

WALHI mengungkapkan program MIFEE mengabaikan hak atas tanah dan SDA masyarakat adat serta orang asli Papua, mengakselerasi penguasaan ruang oleh korporasi, serta mengembangkan komoditi yang tidak berpihak pada rakyat Papua.

Menurut Yaya, program food estate menjadi modus pemerintah untuk terus memberikan konsesi kepada korporasi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Papua Aiesh Rumbekwan mengungkapkan program food estate membuat masyarakat setempat kehilangan hak atas tanah hingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Aiesh sekaligus menyinggung potensi deforestasi dengan pembangunan food estate tersebut.

“Bagi kami orang Papua, hutan seperti mama, ia menyediakan berbagai kecukupan, bahkan beragam ritual bergantung pada kelestarian alam,” ujar Aiesh.

Melanggar otonomi khusus

Manajer Kajian Kebijakan WALHI Nasional Even Sembiring menambahkan program food estate tersebut tidak melibatkan pemerintahan otonomi khusus dalam mengambil kebijakan, misalnya terkait penunjukkan lokasi.

Even mengungkapkan hak veto masyarakat adat atas pemanfaatan tanah mereka sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21-23 Tahun 2008 juga tidak terwujud.

“Proyek-proyek food estate sama sekali tidak menguntungkan rakyat, baik di Papua maupun di Kalimantan Tengah atau digeser daerah lain, itu menguntungkan korporasi,” ucap Even.

Adapun kawasan yang menjadi program food estate akan menjadi pusat logistik cadangan strategis bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman biologi di masa depan.

Pengembangan food estate meliputi diversifikasi pangan yang digarap di area seluas 164.000 hektare.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk food estate, salah satunya di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Presiden Joko Widodo mengungkapkan pembangunan food estate di NTT untuk menekan kemiskinan di wilayah tersebut.

Sebab, berdasarkan data yang diterimanya, 34 persen kemiskinan di NTT berada di wilayah Sumba Tengah.

"Panen yang ada di Sumba Tengah ini masih setahun baru sekali yaitu padi dan kita ingin mengelola agar satu tahun bisa dua kali panen padi dan sekali panen jagung atau kedelai," jelas Jokowi saat meninjau lokasi food estate di Sumba Tengah, NTT, Februari silam.

Pemerintah Indonesia berencana menyiapkan lahan 10.000 hektare di Sumba Tengah sebagai food estate di Sumba Tengah untuk ditanami padi dan jagung.

Jika program food estate di NTT, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara berhasil, pemerintah berencana menerapkan di provinsi lainnya, salah satunya Papua.