JAKARTA

Presiden Joko Widodo menyebut program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) milik kementerian/lembaga serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya bersifat rutinitas dan monoton.

Selain itu, kata Jokowi -- sapaan akrab Presiden Joko Widodo --, seringkali program pemberdayaan itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh UMKM.

"Setiap kementerian juga ada program pemberdayaan UMKM. Tersebar dimana-mana, tidak fokus tidak terkoordinasi dan tidak terkonsolidasi sehingga hasilnya kurang ada," kata Jokowi di kantornya, pada Senin, dalam rapat terbatas mengenai pemberdayaan UMKM.

Dia juga menginginkan agar bunga kredit usaha untuk UMKM diturunkan kembali dari saat ini yang mencapai 7 persen.

"Mau diturunin ke 6 persen. Tapi menurut saya ini jumlahnya juga masih kurang oleh sebab itu saya sudah minta untuk tahun depan bisa ditingkatkan lagi dua kali lipat," jelas dia.

Jokowi juga ingin agar UMKM dilibatkan jika ada investasi di daerah. Misalkan saja kata dia, pelibatan pengusaha lokal dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara dan pelabuhan.

"Beri ruang usaha mikro usaha kecil menengah kita dalam sistem rantai pasok konstruksi sehingga betul-betul tidak hanya melibatkan yang besar-besar saja tapi yang kecil-kecil juga terangkut di situ," tambah dia.