Jokowi dorong percepatan akses keuangan daerah

JAKARTA

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya percepatan akses keuangan dan pembiayaan daerah untuk dapat menjangkau seluruh provinsi dan kabupaten yang ada.

Menurut Presiden yang akrab disapa Jokowi tersebut, saat ini sudah ada 32 tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) tingkat provinsi dan 165 TPAKD tingkat kabupaten/kota.

“TPAKD selama ini telah menjadi wadah koordinasi antar instansi dan para pihak dalam meningkatkan akses keuangan daerah,” jelas Presiden Jokowi dalam konferensi pers virtual, Kamis.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa jumlah TPAKD harus terus ditingkatkan agar bisa menjangkau seluruh wilayah.

Presiden Jokowi mengatakan peningkatan akses keuangan sangat penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, mendorong keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan, dan taraf hidup orang banyak melalui inklusi keuangan.

Presiden meminta agar bisa dilakukan cara luar biasa untuk meningkatkan akses keuangan daerah.

“Pertama, saya minta lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan minat, serta meningkatkan kepercayaan terhadap industri keuangan,” ujar Presiden Jokowi.

Dia menambahkan masyarakat harus bisa paham cara memperoleh akses pembiayaan dan mulai aktif menabung di lembaga-lembaga keuangan.

Oleh karena itu, Presiden menekankan cara-cara baru dalam melakukan sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan melalui berbagai cara.

“Cara-cara yang inovatif termasuk cara-cara seni dan budaya, yang sesuai dengan karakter kekinian, yang sesuai dengan karakter kelompok sasaran, serta melibatkan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, termasuk bekerja sama dengan para tokoh yang berpengaruh,” urai Presiden Jokowi.

Presiden juga meminta agar TPAKD lebih aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha, kelompok tani, dan koperasi.

“Pendampingan dan asistensi kepada masyarakat terus harus diintensifkan dengan cara-cara yang inovatif sesuai dengan karakter kelompok-kelompok sasaran,” imbuh dia.

Kemudian Presiden menekankan perlunya penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan dengan cara yang lebih agresif seperti pendirian Jamkrida, pendirian lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa, termasuk juga percepatan penerbitan obligasi daerah.

“Percepatan ini tidak mungkin dilakukan jika caranya masih biasa-biasa saja. Harus ada terobosan-terobosan baru yang inovatif dan efisien,” tambah Presiden Jokowi.

Selanjutnya, dia menekankan pentingnya peningkatan inklusi keuangan di daerah-daerah yang masih pasif, terutama untuk rakyat kecil dan UMKM.

Presiden mengatakan berdasarkan data yang dia terima per September 2020, sebanyak 73,7 persen kredit bank umum ada di Pulau Jawa.

Kemudian indeks inklusi keuangan Indonesia tahun 2019 baru sebesar 76 persen, masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya.

“Oleh karena itu, program KUR, kredit ultra mikro, bank wakaf mikro, dan lain-lain harus terus ditingkatkan penyerapannya dan produktivitasnya untuk meningkatkan kelas UMKM kita,” imbuh dia,

Presiden mengatakan peningkatan akses keuangan di daerah membutuhkan kerja keras dengan cara-cara yang inovatif, bukan dengan rutinitas seperti biasanya, terlebih lagi di masa krisis akibat pandemi Covid-19.

“Harus cepat, harus inovatif, agar perekonomian nasional segera pulih dan bahkan mampu bangkit lebih cepat dibanding negara-negara lain,” pungkas dia.