Indramayu, lumbung padi yang bergantung pasokan beras dari tetangga

Muhammad Latief

CIREBON, Jawa Barat

Selasa malam, gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Singakerta II yang berada di Indramayu, Jawa Barat, kosong.

Dari enam gudang di sana, hanya satu yang terisi beras, itu pun hanya 93 ton saja. Padahal masing-masing gudang kapasitasnya 3.500 ton, sehingga total kapasitas gudang Bulog 21.000 ton.

Demikian juga di Gudang Tegalgirang, juga di Indramayu, yang hanya tersedia 3 ribu ton beras sisa pengadaan tahun lalu.

Hingga saat ini, Bulog Indramayu mencatat stok beras hanya 11 ribu ton. Masih jauh dari total kapasitas gudang di Indramayu yang mencapai 80 ribu ton.

“Indramayu dan Cirebon adalah lumbung beras. Tapi beras di sini dari Sragen dan Demak,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Cirebon, Selasa malam.

Menteri Enggar pada Selasa berkeliling memantau tiga gudang Bulog. Pertama adalah Gudang Jakarta-Banten di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemudian ke Gudang Tegalgirang dan Singakerta II di Indramayu.

Menteri Enggar juga berkunjung ke Pasar Baru Indramayu, Pasar Celancang Cirebon dan Pasar Pagi Cirebon.

Di pasar-pasar inilah Menteri Enggar menemukan fakta belum banyak beras produksi Cirebon dan Indramayu yang dijual di pasar pantai utara Jawa ini. Beras-beras yang ada di pasaran justru berasal dari wilayah Jawa Tengah, seperti Sragen, Demak dan Klaten.

Kepala Bulog Indramayu Asep Bukhori mengatakan saat ini panen di wilayahnya belum merata. Ada sebagian yang masih menanam, ada yang mulai panen, sementara sebagian lagi mengeringkan.

Penyerapan yang lebih besar, sebut Asep, diperkirakan terjadi pada pertengahan bulan depan. Bulog Indramayu menargetkan bisa menyerap 89.000 ton beras tahun ini.

Padahal, dalam sejarahnya Indramayu adalah lumbung padi yang pernah bisa menyumbang beras sebanyak 1,7 juta ton dalam setahun. Luas lahan pertanian irigasi teknis di kabupaten ini 93,5 ribu hektar, sedangkan non teknis 24 ribu hektar.

Menurut Menteri Enggar, kekosongan gudang Bulog tidak berarti ada kekosongan pasokan beras untuk wilayah ini. Bulog akan melakukan mekanisme crossing, yaitu mengirimkan pasokan beras ke wilayah-wilayah yang kekurangan.

“Kalau ada shortage di tempat ini, akan ada pasokan dari tempat lain,” ujar Menteri Enggar.

Namun, Menteri Enggar menekankan, pengiriman beras ini tidak perlu membuat para petani khawatir harga panenannya jatuh. Karena begitu harga menyentuh Harga Pembelian Petani (HPP), Bulog akan segera melakukan pembelian.

HPP untuk gabah kering panen di tingkat petani Rp3.700 per kilogram (kg) sedangkan di tingkat penggilingan Rp3.740.

Sementara untuk gabah kering giling Rp4.600 di tingkat petani dan Rp4.650 di gudang Bulog.

Menteri Enggar mengakui, beras kelas medium dari Bulog yang digelontorkan saat operasi pasar belum dijual oleh semua pedagang. Beras Bulog juga belum bisa menurunkan harga beras hingga menyentuh Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp9.450 per kg.

Tapi, kata Menteri Enggar, beras Bulog seharga Rp9 ribu per kg ini di pasaran membantu masyarakat yang ingin mendapatkan beras medium dengan harga murah.

“Operasi pasar akan jalan terus. Berapapun kita tingkatkan supaya di pasar tersedia beras yang medium supaya sesuai dengan HET,” ujar dia.

Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan titik aman beras cadangan adalah 1 juta ton yang akan digelontorkan jika terjadi kelangkaan. Setiap bulan, kebutuhan beras Indonesia mencapai 2,6 juta ton, yang disuplai dari produksi.

Saat ini, kata Djarot, Bulog baru mempunyai cadangan sebanyak 600 ribu ton. Tapi angka ini juga masih tetap aman jika ada kelangkaan.

Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan dari pengamatan di wilayah pantai utara bisa diambil kesimpulan stok beras di pasar belum aman. Harga beras masih tetap tinggi, meski ada tren turun.

“Beras Bulog yang dijual kualitasnya buruk, maka pedagang banyak yang tidak mau beli,” ujar dia.

Menurut Tulus, data pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian harus transparan tentang data perberasan. Selain itu, pemerintah juga harus menyelaraskan data tersebut dengan lembaga lain.

“Kalau Menteri Pertanian menyatakan bahwa surplus beras, harusnya tidak ada impor beras,” ujar dia.

Selain itu, kata Tulus, pemerintah harus menjamin beras impor tidak masuk ke pasaran, kecuali untuk operasi pasar.

“Kalau masuk itu harga beras jadi jatuh. Apalagi sekarang musim panen,” ujar dia.

Paling penting, kata Tulus, pemerintah harus mampu mengatasi berbagai distorsi dalam harga beras, seperti kemungkinan adanya spekulan dalam perdagangan.