Indonesia terbitkan utang Rp197 triliun hingga akhir Februari

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Pemerintah hingga akhir Februari telah menerbitkan utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp197,1 triliun rupiah atau 50,67 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2019 dengan jumlah besarnya Rp388,96 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penarikan pinjaman luar negeri hingga akhir Februari mencapai Rp7,671 triliun atau sebesar 12,73 persen dari target APBN 2019.

“Di sisi lain untuk pinjaman dalam negeri, hingga akhir Februari 2019 belum ada kegiatan penarikan serta pembayaran cicilan,” jelas dia dalam laporan APBN Kita di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, Menteri Sri mengatakan secara keseluruhan pembiayaan utang telah mencapai Rp198,37triliun atau 55,22 persen dari target APBN 2019 yang terdiri atas SBN dan pinjaman luar negeri. Dia melanjutkan realisasi SBN pada Februari 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi penerbitan pada Februari 2018.

“Hal ini terjadi selain karena dijalankannya strategi front loading, juga ada kegiatan pembayaran SBN yang telah jatuh tempo di tahun 2019 (refinancing),” urai Menteri Sri.

Salah satu jenis SBN yang diterbitkan pada Februari 2019 adalah green sukuk global senilai total USD2 miliar. Dia menjelaskan transaksi penerbitan Sukuk Global memanfaatkan waktu yang tepat setelah terjadinya volatilitas tinggi di pasar modal global dengan hasil mengalami kelebihan permintaan sebanyak 3,8 kali.

Menteri Sri menjelaskan salah satu hasil positif dari penerbitan Sukuk Global pemerintah adalah terjadinya peningkatan cadangan devisa pada Februari 2019. Menteri Sri menjelaskan cadangan devisa diperlukan untuk mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Dia menegaskan pemerintah menyadari bahwa pembiayaan melalui utang memiliki biaya dan risiko. Pengelolaan utang yang secara hati-hati ini ditunjukkan dengan menjaga jumlah utang pada batas yang aman serta mengendalikan portofolio utang untuk mencapai biaya yang rendah pada tingkat risiko yang minimal.

“Untuk itu, pemerintah bersungguh-sungguh dalam mengelola utang secara hati-hati (pruden) dan akuntabel,” tegas dia.

Menteri Sri menegaskan dalam mengelola utang yang akuntabel, pemerintah memperhitungkan bahwa setiap rupiah utang yang dilakukan harus dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan produktif dan investasi dalam jangka panjang yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

“Hal ini agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar lagi di masa depan,” tambah dia.

Menteri Sri juga menegaskan pemerintah berkomitmen untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor maupun investor dalam menjaga kepercayaan mereka dengan menganggarkannya dalam APBN 2019 yang telah disetujui wakil rakyat.