Indonesia siapkan empat kebijakan jaring relokasi investasi dari China

JAKARTA

Pemerintah mengatakan saat ini sedang mempersiapkan empat kebijakan utama untuk bisa menangkap peluang relokasi investasi para pelaku bisnis global dari China menuju berbagai negara di ASEAN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan pertama yang dipersiapkan adalah dengan menyelesaikan rancangan undang-undang Cipta Lapangan Pekerjaan (Ciptaker) dengan DPR.

“RUU tersebut menyasar penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kompetensi pencari kerja, kesejahteraan pekerja, sekaligus peningkatan produktivitas kerja serta peningkatan investasi,” urai Menko Airlangga dalam diskusi virtual, Rabu.

Dia mengatakan dengan transformasi ekonomi tersebut diharapkan bisa membawa Indonesia keluar dari jebakan negara kelas menengah dan menuju negara maju pada 2045 sebagai lima besar ekonomi terkuat dunia.

Selanjutnya, Menko Airlangga mengatakan kebijakan kedua yang dilakukan adalah dengan menyusun daftar prioritas investasi yang mencakup berbagai bidang usaha dengan memberikan fasilitas perpajakan dan non-perpajakan.

Menurut dia, kriteria industri prioritas yang disasar adalah industri yang berorientasi ekspor, substitusi impor, padat karya, padat modal, industri berteknologi tinggi, dan juga yang berbasis digital.

“Diharapkan dengan daftar prioritas investasi dapat menarik investasi yang besar dan berkualitas serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” imbuh dia.

Kemudian, kebijakan ketiga pemerintah memperkuat pengembangan industri dan konektivitas transportasi serta logistik dengan membangun koridor industri di sepanjang utara pulan Jawa.

“Pulau Jawa merupakan penyumbang 38,7 persen PDB nasional dan 53,56 persen dari total sektor industri nasional,” kata dia.

Menko Airlangga menambahkan dengan pengembangan koridor ekonomi di bagian utara Jawa diharapkan dapat mendorong pemanfaatan kawasan industri sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi baru yang bisa mendukung investasi di sektor perdagangan dan jasa.

“Pengembangan kawasan industri juga bisa meningkatkan ekspor melalui peningkatan daya saing industri, interkoneksi supply chain, peningkatan value chain, serta integrasi kawasan industri melalui pengembangan infrastruktur, transportasi, dan logistik,” urai dia.

Lalu, kebijakan keempat adalah melalui penyusunan inisiatif pembangunan super hub sebagai sentra produksi, perdagangan, teknologi, dan keuangan.

Dia mengatakan saat ini ada 5 potensi super hub di Indonesia, antara lain koridor Bali-Nusa Tenggara, koridor Sulawesi Utara, koridor Batam, Bintan, Karimun, dan Tajung Pinang, kawasan ibu kota negara di Kalimantan Timur, dan kawasan Segitiga Rebana di Jawa Barat.

“Pengembangan industri berbasis klaster melalui super hub di daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan ekonomi antar daerah,” tambah Menko Airlangga.

Dia mengatakan pandemi Covid-19 memberikan pelajaran berharga bahwa rantai pasok barang tidak bisa terpusat di satu negara, sehingga mulai banyak perusahaan multinasional yang akan pindah dari China.

“Ini jadi kesempatan bagi Indonesia untuk menggantikan posisi China sebagai tujuan investasi dari hub rantai pasok global baru,” ujar Menko Airlangga.

Dia menambahkan bahwa berdasarkan data BKPM terdapat 143 perusahaan yang berencana merelokasi usahanya ke Indonesia antara lain yang berasal dari Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Hongkong, dan China dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 300 ribu orang.