Indonesia punya tantangan besar sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas

JAKARTA

Status baru Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income country) dari Bank Dunia menjadi tantangan agar segera keluar dari jebakan kelas menengah (middle income trap).

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pemerintah tidak boleh puas dan berhenti pada peningkatan status tersebut saja, karena dampak dari pandemi Covid-19 bisa membuat pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia kembali turun.

Bank Dunia menaikkan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas mulai 1 Juli karena pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita pada 2019 sebesar USD4.050, naik dari posisi sebelumnya USD3.840 sehingga layak masuk dalam klasifikasi tersebut.

Klasifikasi pendapatan menengah ke atas versi Bank Dunia adalah negara dengan GNI per capita sebesar USD4.046 hingga USD12.535.

“Sebenarnya, kalau kita lihat dampak dari peningkatan status ini terhadap perekonomian cukup positif, karena kita lebih baik dari negara peer seperti India yang masih lower middle income,” ujar Jousa kepada Anadolu Agency, Kamis.

Dia mengatakan bahwa dengan peningkatan status ini, harusnya bisa memberikan daya tarik lebih bagi investor memasukkan investasinya, setelah sejak 2003 Indonesia menyandang status negara berpendapatan menengah ke bawah.

“Pemerintah harus bisa menunjukkan bahwa kebijakannya konsisten dan cenderung bisa meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat,” lanjut Josua.

Menurut Josua, Indonesia masih menghadapi tantangan dampak Covid-19 yang membuat produk domestik bruto (PDB) ataupun pertumbuhan ekonomi berkontraksi.

Dalam kondisi normal, kenaikan status ini bisa berdampak positif terhadap investasi, namun tahun ini dimungkinkan belum membawa perubahan signifikan bagi peningkatan investasi karena pandemi Covid-19.

“Pemerintah harus terus berusaha, yang terbaru adalah dengan diresmikannya kawasan industri Batang yang diharapkan bisa menarik investor yang merelokasi pabriknya akibat perang dagang untuk masuk ke Indonesia,” lanjut dia.

Josua menilai apabila ada banyak perusahaan global yang tertarik merelokasi pabriknya ke Indonesia, maka akan tercipta lapangan pekerjaan, investasi, dan peningkatan aktivitas industri sehingga pendapatan per kapita masyarakat bisa meningkat.

“Kalau pemerintah bisa konsisten mendorong sektor industri dan menciptakan lapangan kerja, maka dalam 10 hingga 15 tahun kita bisa keluar dari jebakan kelas menengah dengan catatan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen per tahun,” urai Josua.

Pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan adalah mendorong pendapatan nasional bruto per kapita yang pada 2020 ini kemungkinan besar akan terkontraksi.

“Pemerintah harus mempercepat penyerapan stimulus anggaran penanganan Covid-19 serta program pemulihan ekonomi nasional agar kondisi perekonomian bisa segera pulih,” imbuh dia.

Kebijakan yang harus menjadi perhatian utama pemerintah adalah peningkatan pertumbuhan serta revitalisasi sektor industri yang harus terus didorong, ujar Joshua.

Menurut dia peningkatan status ini harus bisa menjadi jembatan pemerintah keluar dari middle income trap menuju negara berpenghasilan atas (High Income) dengan GNI per capita lebih dari USD12.535 per tahun yang ditargetkan bisa dicapai pada 2045 mendatang.