Indonesia minta negosiator RCEP sensitif kesulitan negara lain

Muhammad Latief

JAKARTA

Indonesia meminta masing-masing negara meningkatkan fleksibilitas perundingan dan lebih sensitif dalam menyelesaikan perundingan Regional Comprehensive Economics Partnership (RCEP) tahun ini.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan memasuki perundingan putaran ke-21 yang digelar di Yogyakarta, 6-9 Februari, masih ada kesenjangan dan tingkat ambisi masing-masing negara yang harus terus diselaraskan.

"Jika kita tidak gigih berusaha menyelesaikan permasalahan, maka kita akan kehilangan momentum untuk menyelesaikan perundingan tahun ini," ungkap Menteri Enggar, dalam siaran persnya Rabu.

RCEP adalah perjanjian yang berusaha mengintegrasikan sepuluh negara anggota ASEAN dengan enam mitra FTAnya yaitu India, China, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Selandia Baru dalam sebuah skema perdagangan bebas.

Perundingan ini ditargetkan selesai pada tahun ini.

Jika berhasil, RCEP merupakan blok perdagangan terbesar dunia dengan nilai produk domestik bruto (PDB) mencapai USD 100 triliun pada 2050.

Pada tahun yang sama, RCEP akan mencakup 50% populasi dunia, 31% PDB dunia, 32% nilai ekspor dunia, 27% nilai impor dunia, dan 28% nilai investasi (Foreign Direct Investment/FDI) dunia.

Menurut Menteri Enggar, RCEP merupakan perundingan prioritas untuk segera diselesaikan karena akan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekspor dan investasi negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia.

Topik pembahasan dalam perundingan RCEP ke-21 ini meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, isu menyangkut legalitas dan institusionalitas, serta rules of origin (ROO).

Hasil pertemuan RCEP Putaran ke-21 ini akan dibawa untuk dibahas lebih lanjut oleh para Menteri Ekonomi RCEP pada Pertemuan Intersesi tingkat Menteri RCEP, pada 3 Maret 2018 mendatang di Singapura.

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance Ahmad Heri Firdaus menanggapi hal tersebut mengatakan pemerintah harus berhati-hati memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas.

Pada dasarnya, perdagangan bebas bisa membuka peluang baru bagi Indonesia untuk menggenjot kinerja perdagangan internasional.

“Namun kini yang terjadi sebaliknya. Indonesia justru lebih sulit memperoleh surplus neraca perdagangan karena dalam mengikuti Free Trade Agreement,” ujar dia.

Ahmad menambahkan Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan dengan China dan ASEAN yang merupakan mitra FTA terbesar Indonesia.

Sebaliknya, pasca AFTA beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Thailand dan Malaysia justru memperoleh surplus neraca perdagangan di kawasan.