Ekonomi

Indonesia bantu petani sawit kecil urus ISPO

Pemerintah sedang mempersiapkan Perpres baru terkait Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) karena aturan ISPO yang lama kurang tegas dalam memberikan dukungan kepada petani sawit kecil

İqbal Musyaffa  | 31.07.2019 - Update : 31.07.2019
Indonesia bantu petani sawit kecil urus ISPO Seorang petani memanen buah kelapa sawit di Banyuasin, Sumatera Selatan, Indonesia pada 27 Maret 2019. (Muhammad A.F - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

Iqbal Musyaffa

JAKARTA 

Pemerintah Indonesia mengatakan akan membantu para petani kelapa sawit kecil untuk mengurus dan memenuhi standar Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan Perpres baru terkait Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) karena aturan ISPO yang lama kurang tegas dalam memberikan dukungan kepada petani sawit kecil.

“Dalam aturan lama waktu ISPO dilahirkan, tidak terbayangkan untuk membenahi perkebunan sawit kecil bisa memenuhi standar dan menjadi bagian dari sustainability,” jelas Menteri Darmin.

Menteri Darmin mengatakan Perpres tersebut diharapkan dapat selesai sebelum tahun 2020.

Menurut dia, bantuan kepada petani perkebunan sawit kecil juga termasuk untuk petani yang berada di kawasan hutan melalui program Percepatan Penyelesaian Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

Selain membantu sertifikasi ISPO, Menteri Darmin mengatakan pemerintah sudah menerbitkan Instruksi Presiden moratorium sawit sejak 1,5 tahun lalu dan hingga saat ini tidak ada izin perusahaan besar sawit baru yang keluar.

“Kita bersiap-siap bukan untuk bikin susah, tapi ingin mendata secara cermat semua perkebunan sawit baik besar ataupun kecil,” jelas Menteri Darmin.

Dia mengatakan produk sawit asal Indonesia harus bisa dilacak asal muasalnya berasal dari perkebunan mana dan siapa pemiliknya seperti yang sudah dilakukan oleh Malaysia.

“Ini namanya perkebunan sawit yang berkelanjutan,” kata Menteri Darmin.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat industri kelapa sawit adalah dengan melakukan peremajaan kebun sawit rakyat.

“Ini sudah kita lakukan, tetapi peremajaan ini kita stop jelang pemilu agar tidak ada tudingan melakukan kampanye,” ungkap dia.

Menteri Darmin menambahkan pemerintah siap untuk memulai kembali peremajaan kebun sawit seluas 50 ribu hektare, namun masih terkendala dengan adanya himbauan dari BNPB terkait potensi terjadinya musim kemarau yang lebih kering.

“Target kita meremajakan 200-400 ribu hektare lahan sawit per tahun,” tambah dia.

Menteri Darmin mengatakan melalui peremajaan sawit ini, masyarakat tidak perlu menaman sawit lebih banyak, karena dengan mengganti pohon yang lama dengan yang baru, akan meningkatkan produktivitas dan bisa berbuah setelah tiga tahun penanaman.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.