İqbal Musyaffa
15 Juli 2019•Update: 15 Juli 2019
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan rasio gini atau gini ratio sebagai indikator dalam mengukur ketimpangan pengeluaran penduduk pada Maret 2019 sebesar 0,382 atau membaik dari gini ratio September 2018 yang sebesar 0,384.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan gini ratio di Indonesia terus turun sejak September 2014 yang saat itu berada di level 0,414.
Sekadar informasi, semakin tinggi nilai gini ratio, maka semakin tinggi ketimpangan yang terjadi.
Menurut BPS, meski secara nasional terjadi penurunan rasio gini, namun di perkotaan meningkat.
“Meskipun turun secara nasional, tapi ketimpangan di perkotaan justru meningkat,” jelas Suhariyanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Dia menambahkan butuh waktu panjang untuk bisa menurunkan tingkat gini ratio sehingga penurunan gini ratio secara nasional merupakan progres yang menggembirakan.
Meskipun secara nasional turun, namun tingkat gini ratio di perkotaan pada Maret 2019 justru naik menjadi 0,392 naik dari September 2018 yang sebesar 0,391.
Sementara gini ratio di pedesaan pada Maret 2019 turun menjadi 0,317 dari level 0,319 pada September 2018.
“Pada Maret 2019 masih ada 8 provinsi dengan gini ratio di atas gini ratio nasional,” ungkap dia.
Provinsi yang memiliki tingkat kesenjangan tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan gini ratio 0,423.
Provinsi lainnya yang memiliki gini ratio di atas level nasional adalah Gorontalo dengan gini ratio 0,407, Jawa Barat 0,402, dan Sulawesi Tenggara 0,399.
Kemudian provinsi lainnya adalah DKI Jakarta dengan gini ratio 0,394, Papua 0,394, Sulawesi Selatan 0,389, dan Papua Barat 0,386.
“Provinsi yang memiliki level gini ratio terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung 0,269, Kalimantan Utara 0,295, dan Sumatera Barat 0,306,” ungkap Suhariyanto.
