Ekonomi

Direksi Lembaga Pengelola Investasi diumumkan, Ridha Wirakusumah jadi CEO

Sementara Deputi CEO dijabat oleh mantan direktur keuangan PT Pertamina Arief Budiman

Erric Permana  | 16.02.2021 - Update : 16.02.2021
Direksi Lembaga Pengelola Investasi diumumkan, Ridha Wirakusumah jadi CEO Ilustrasi: Uang. (Foto file - Anadolu Agency)

Jakarta Raya

JAKARTA

Presiden Joko Widodo resmi melantik Dewan Direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) di Istana Merdeka pada Selasa.

Presiden Joko Widodo menyatakan Ketua Dewan Direktur atau CEO INA dijabat oleh Ridha Wirakusumah.

Jokowi -- sapaan akrab Joko Widodo -- menyatakan Ridha Wirakusumah berpengalaman sebagai eksekutif senior di perbankan, jasa keuangan dan investasi.

Jabatan terakhir Ridha sebagai CEO Bank Permata dan memiliki pengalaman lain sebagai CEO di berbagai perusahaan multinasional

"Direktur Kohlberg Kravis Robert di Hong Kong, presiden and CEO AIG di Hong Kong, kemudian residen dan CEO Asia-Pasifik di GE (General Electric), Capital Consumer Finance and Banking serta CEO di Maybank Indonesia," jelas Jokowi pada Selasa.

Sementara Deputi CEO INA dijabat oleh Arief Budiman yang memiliki pengalaman di bidang industri keuangan dan investasi.

Menurut Jokowi, Arief Budiman memiliki pengalaman 25 tahun di berbagai perusahaan internasional dan domestik.

"Dalam usia yang sangat muda, Arief Budiman dipercaya sebagai presiden McKinsey Indonesia dan pernah menjadi konsultan Booz Allen Hamilton di Amerika dan di Asia, dan pernah menjadi Dirut Danareksa, dan Direktur Keuangan Pertamina," kata Jokowi.

Dewan Direksi lainnya yang dilantik yakni Stefanus Ade Hadidjaja sebagai Chief Invesment Officer INA.

"Beliau expert dan praktisi investasi profesional, berpengalaman sebagai konsultan internasional, CEO dan komite investasi di berbagai perusahaan multinasional. Di Managing Director and Country Head untuk Indonesia dan Singapura, kemudian Teritory Services Leader di IBM Indonesia," tambah Jokowi.

Kemudian, Marita Alisjahbana sebagai Chief Risk Officer di INA.

Menurut Jokowi, Marita merupakan senior dalam bidang manajemen risiko dan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun.

"Beliau pernah menjabat sebagai Country and Corporate Risk Manager Citibank Indonesia selama 15 tahun, dan merupakan WNI pertama yang memegang posisi tersebut sepanjang sejarah," kata Jokowi.

"Pernah juga sebagai Country and Corporate Risk Manager Citibank Thailand, Vietnam, dan Filipina," tambah dia.

Direksi lainnya yakni Eddy Porwanto sebagai Chief Financial Officer.

"Punya banyak pengalaman sebagai direktur keuangan di berbagai sektor industri. penerbangan, otomotif, dan consumer goods uga pernah di Northstar Pacific dan CFO General Motors Indonesia," jelas Jokowi.

Menurut dia, dengan dukungan politik serta dasar hukum yang kuat, maka INA akan memperoleh kepercayaan nasional dan internasional.

"Membuat INA sebagai Sovereign Wealth Fund kelas dunia," jelas Jokowi.

Dia berharap DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga negara lain mendukung penuh INA.

Indonesia harus mempunyai alternatif pembiayaan yang memadai untuk akselerasi menuju Indonesia maju," pungkas dia.

Sebelumnya pada akhir Januari lalu, Presiden Joko Widodo melantik Anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) pada Rabu di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan para anggota Dewan Pengawas LPI tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/P Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada 22 Januari 2021.

Para anggota Dewan Pengawas LPI yang dilantik ialah Menteri Keuangan, sebagai ketua merangkap anggota; Menteri Badan Usaha Milik Negara, sebagai anggota; Haryanto Sahari, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2024; Yosua Makes, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2025; dan Darwin Cyril Noerhadi, sebagai anggota untuk masa jabatan tahun 2021-2026.

Presiden Joko Widodo berharap lembaga ini menjadi sebuah alternatif pembiayaan bagi pembangunan di Indonesia.

Dewan Pengawas LPI terdiri atas lima orang dengan dua di antaranya ditetapkan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Adapun tiga orang lainnya berasal dari kalangan profesional dan independen yang sebelumnya telah melalui sejumlah proses seleksi serta memperoleh persetujuan DPR.

Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.