İqbal Musyaffa
17 Oktober 2018•Update: 17 Oktober 2018
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan defisit APBN hingga September sebesar 1,35 persen dari PDB dengan jumlah Rp200,23 triliun.
Defisit tersebut terbentuk oleh penerimaan negara sebesar Rp 1.312,3 triliun dan belanja negara sebesar Rp 1.512,6 triliun hingga akhir September 2018.
Realisasi defisit APBN pada September 2018 lebih rendah dari periode tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB yang mencapai 2 persen dari PDB dengan nominal Rp272 triliun.
Sementara itu, meskipun posisi keseimbangan primer per September 2018 minus Rp2,40 triliun, Menteri Sri mengklaim kondisi ini masih jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai minus Rp99,24 triliun.
“Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk senantiasa menjaga pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan dengan menekan defisit keseimbangan primer menuju ke arah surplus,” aku dia.
Kemudian terkait pembiayaan anggaran sampai dengan akhir September 2018, menurut Menteri Sri, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya seiring dengan berkurangnya realisasi SBN neto.
Realisasi pembiayaan yang dilakukan pemerintah hingga September 2018 mencapai Rp292,83 triliun, yang utamanya bersumber dari pembiayaan melalui utang sebesar Rp304,94 triliun, atau mencapai 76,4 persen dari target APBN 2018.
Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp308,76 triliun atau mencapai 74,5 persen dari target APBN 2018 dan pinjaman (neto) sebesar minus Rp3,82 triliun atau sekitar 25 persen dari rencana pemerintah di tahun 2018.
“Pertumbuhan pembiayaan utang menunjukkan tren yang menurun apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, yaitu turun sebesar 25,14 persen,” jelas Menteri Sri.
Hal ini seiring dengan komitmen pemerintah untuk tetap mendorong pengelolaan utang yang pruden dan terukur, antara lain dengan menjaga rasio utang dalam batas aman, meningkatkan efisiensi atas pengelolaan utang, mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, serta menjaga keseimbangan pengelolaan utang.
