Bank Indonesia perkuat koordinasi dengan pemerintah cegah resesi

JAKARTA

Bank Indonesia mengatakan terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk dapat mencegah resesi ekonomi setelah pada kuartal kedua ekonomi hampir dipastikan mengalami kontraksi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pada kuartal kedua ekonomi diperkirakan mengalami penurunan menjadi minus 4 persen, namun pada bulan Juni berbagai indikator ekonomi menunjukkan mulai adanya perbaikan.

Dia mengatakan BI dan pemerintah sudah mempersiapkan berbagai langkah pemulihan ekonomi, antara lain secara bertahap akan mulai membuka sektor ekonomi produktif secara aman sesuai dengan instruksi Presiden agar aktivtias ekonomi kembali berjalan.

“Kedua, bagaimana kita mempercepat realisasi anggaran APBN yang jadi fokus pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi serta meningkatkan permintaan,” jelas Perry dalam konferensi pers virtual, Kamis.

Oleh karena itu, Perry mengatakan BI dan pemerintah memperkuat sinergi ekspansi moneter BI dan akselerasi stimulus fiskal melalui dua surat keputusan bersama (SKB) tanggal 16 Juni dan 7 Juli terkait peran BI dalam pembelian SBN di pasar perdana dan juga skema burden sharing.

“Dalam SKB 7 Juli itu kita sudah sampaikan ke masyarakat bersama pemerintah untuk pendanaan public goods sebesar Rp397 triliun berasal dari Bank Indonesia dan bebannya juga dari Bank Indonesia,” urai Perry.

Selain itu, BI dan pemerintah juga berbagi beban pembiayaan yang berasal dari penerbitan SBN untuk pendanaan yang bertujuan mendorong kinerja UMKM dan korporasi.

“Dengan sinergi ini, pemerintah bisa lebih fokus mempercepat akselerasi APBN sehingga sinergi ini diharapkan bisa mendorong pemulihan ekonomi,” lanjut Perry.

Kemudian, Perry mengatakan kecepatan kemajuan dari program restrukturisasi kredit dan usaha khususnya dari perbankan juga berperan pada pemulihan ekonomi.

“Kami melihat pada juni 2020 secara keseluruhan kredit yang sudah direstrukturisasi berjumlah Rp871,6 triliun,” kata dia.

Perry mengatakan jumlah tersebut terdiri dari restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp309,3 triliun, kredit korporasi Rp164,7 triliun, kredit komersial Rp130,9 triliun, dan kredit konsumsi Rp119,2 triliun.

Selain itu, digitalisasi ekonomi dan keuangan juga terus diperkuat melalui penyaluran bantuan sosial, elektronifikasi transaksi pemda, transportasi, serta digitalisasi sistem pembayaran yang gencar dilakukan perbankan.

“Di tengah pandemi ini, masyarakat juga semakin tinggi minatnya terhadap transaksi ekonomi digital yang insya Allah bisa memperbaiki ekonomi ke depannya,” pungkas Perry.