Bank Indonesia, perbankan nasional luncurkan kartu berlogo GPN

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Bank Indonesia (BI) dan perbankan nasional meluncurkan kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai wujud interoperabilitas (saling dapat dioperasikan) secara penuh dalam ekosistem pembayaran retail di Jakarta, Kamis.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan GPN telah diimplementasikan secara penuh dan dapat digunakan secara luas oleh masyarakat berkat kerja sama yang harmonis dan sinergis antara BI dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan serta industri perbankan dan sistem pembayaran.

“GPN menjadi langkah terobosan dalam rangka menghilangkan fragmentasi layanan pembayaran retail sehingga masyarakat dapat mengakses layanan sistem pembayaran yang lebih efisien melalui interkoneksi dan interoperabilitas,” ungkap Agus.

Kartu berlogo GPN, lanjut Agus, dapat digunakan masyarakat di seluruh ATM dan terminal pembayaran dalam negeri.

“Selanjutnya, masyarakat dapat bertransaksi menggunakan kartu berlogo GPN dengan biaya lebih rendah,” tambah dia.

Bahkan, Agus menambahkan, khusus bagi penerima bantuan sosial pemerintah, tidak dikenakan biaya pada saat melakukan pencairan.

Bagi perbankan, ujar Agusn, kehadiran GPN dapat memperluas akseptasi nasabah melalui kemudahan akses terhadap seluruh kanal pembayaran.

“Bank tidak perlu berkompetisi dalam menyediakan infrastruktur kanal pembayaran, sehingga dapat lebih leluasa dan fokus dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabahnya,” lanjut Agus.

Dalam kesempatan tersebut, tiga lembaga GPN berkomitmen untuk mengembangkan sistem layanan. Yang pertama, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang bertugas sebagai lembaga standar kartu ATM/Debet dan uang elektronik.

Kemudian Artajasa, Rintis, Alto dan Jalin yang bertugas menyelenggarakan pemrosesan data transaksi pembayaran domestik secara aman dan efisien sebagai Lembaga Switching.

Sementara satu lembaga lainnya adalah PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) sebagai Lembaga Services yang bertugas antara lain untuk menjaga keamanan transaksi pembayaran dan kerahasian data nasabah, mengembangkan sistem untuk pencegahan fraud, serta menangani perselisihan transaksi pembayaran dalam rangka perlindungan konsumen.