Bank Dunia berikan tiga usulan pengembangan urbanisasi di Indonesia

JAKARTA

Bank Dunia mengeluarkan laporan terkait upaya mewujudkan potensi perkotaan di Indonesia dengan memberikan tiga usulan utama dalam pengembangan urbanisasi.

Global Director for Urban Resilience and Land Bank Dunia Sameh Wahba mengatakan dalam laporan tersebut, Bank Dunia mengusulkan tiga prinsip kebijakan dasar dalam penataan perkotaan di Indonesia, yang pertama adalah prinsip Augment atau menambah dan memperluas, kemudian prinsip Connect untuk menghubungkan antar wilayah, dan prinsip Target yang kemudian disingkat ACT.

“Tiga prinsip tersebut dapat membantu pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan urbanisasi memberikan kesejahteraan, inklusivitas, dan kelayakan huni bagi Indonesia,” ujar Wahbah, dalam penjelasan laporan di Jakarta, Kamis.

Pada prinsip pertama yakni Augment, mengacu pada perluasan dan pemerataan akses ke layanan dasar berkualitas tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

“Indonesia perlu memastikan masyarakat dapat memiliki akses ke layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, air bersih, serta sanitasi yang layak dan layanan dasar lainnya,” ungkap Wahba.

Dengan begitu, maka perpindahan masyarakat ke perkotaan bukan karena kurangnya layanan dasar di kawasan pedesaan, melainkan karena adanya peluang berkembang yang ditawarkan di kawasan perkotaan.

Wahba menjelaskan bahwa perluasan akses ke layanan dasar dan prasarana dasar sesuai dengan jumlah penduduk juga akan mengurangi kecepatan peningkatan congestion forces atau kekuatan yang menghambat seiring pertumbuhan penduduk perkotaan.

Kemudian pada prinsip kedua yakni Connect, Wahba menjelaskan hal tersebut mengacu pada peningkatan konektivitas antar wilayah melalui investasi prasarana transportasi dan reformasi yang meningkatkan integrasi spasial pada pasar barang, jasa, tenaga kerja, dan modal.

“Prinsip ini juga berarti meningkatkan konektivitas antara masyarakat dengan lapangan kerja, peluang, dan layanan di masing-masing wilayah,” urai dia.

Menurut Wahba, peningkatan konektivitas juga membantu memastikan proses urbanisasi lebih inklusif di masing-masing perkotaan dan antara perkotaan dan pedesaan.

Prinsip ketiga yang diusulkan Bank Dunia adalah Target yang mengacu pada penggunaan kebijakan-kebijakan khusus untuk mengatasi kesenjangan menahun yang mungkin masih bertahan, meskipun dua prinsip kebijakan lainnya sudah diterapkan sepenuhnya.

“Pemerintah perlu memerhatikan kebutuhan daerah dan kelompok masyarakat tertinggal yang kebutuhannya memerlukan pertimbangan khusus dalam perencanaan dan perancangan perkotaan,” lanjut Wahba.

Dengan begitu, maka prinsip ini dapat membantu memastikan proses urbanisasi memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat baik di kota ataupun desa.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa dalam 25 tahun ke depan Indonesia akan mencapai urbanisasi tingkat lanjut dengan 70 persen penduduknya tinggal di perkotaan.

“Seiring berjalannya waktu, biaya untuk mengubah arah pembangunan perkotaan meningkat karena pada saat dibangun, lingkungan perkotaan sangat sulit diubah,” kata dia.

Oleh karena itu, tiga prinsip kebijakan ini secara berkelanjutan dapat membawa proses urbanisasi di Indonesia menuju kesejahteraan, inklusivitas, dan kelayakan huni yang lebih besar.