Bali tidak terima kunjungan wisatawan asing hingga akhir 2020

JAKARTA 

Pemerintah Provinsi Bali tidak membuka akses bagi wisatawan mancanegara hingga akhir 2020.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan keputusan ini diambil lantaran situasi Indonesia belum kondusif dan masih masuk zona merah penularan Covid-19.

“Situasi Indonesia belum kondusif untuk mengizinkan wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia, termasuk Bali,” kata Wayan dikutip melalui siaran pers.

Selain itu, Indonesia masih melarang sementara kunjungan orang asing berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020.

Sektor pariwisata Bali kini bergantung pada wisatawan domestik sejak akses kunjungan dibuka pada 31 Juli 2020.

Dinas Pariwisata Bali mencatat jumlah wisatawan nusantara yang masuk melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai berkisar 2.300 sampai 4.900 orang per hari hingga 20 Agustus 2020.

Kepala Dinas Pariwisata Bali Putu Aswata mengatakan kunjungan tertinggi terjadi pada 20 Agustus yang merupakan awal libur panjang, dimana hampir 5 ribu orang berkunjung ke Pulau Dewata.

Menurut Putu, angka kunjungan wisatawan domestik membaik dibandingkan empat bulan sebelumnya ketika pariwisata lumpuh akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Tapi kalau dibandingkan dengan semula (sebelum pandemi) belum cukup membaik,” kata Putu melalui pesan tertulis kepada Anadolu Agency, Senin.

Data menunjukkan jumlah kedatangan penumpang dari penerbangan domestik sepanjang Januari-Agustus 2020 menurun 67,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, jumlah kedatangan penumpang dari penerbangan internasional menurun hingga 92,57 persen pada tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dampak pandemi Covid-19 sangat memengaruhi perekonomian Bali yang sebagian besar bergantung pada sektor pariwisata.

Pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi sebesar -1,14 persen pada triwulan pertama 2020 dan -10,98 persen pada triwulan kedua.

Sebanyak 2.667 pekerja di sektor formal usaha jasa pariwisata terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 73.631 orang dirumahkan.