Airlangga Hartarto: Awal 2020 data pertanian akan seragam
Sudah ada kesepakatan dari Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelesaikan sinkronisasi data pada Desember mendatang
JAKARTA
Kementerian Koordinator Perekonomian melakukan rapat koordinasi yang membahas tentang penyeragaman data pertanian yang saat ini masih berbeda-beda antar kementerian sehingga pada awal tahun 2020 data sudah menjadi seragam.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terkait dengan data pertanian sudah ada kesepakatan dari Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelesaikan sinkronisasi data pada Desember mendatang.
“Untuk kalibrasi data pertanian, secara teknis akan ada surat dari Menteri ATR baru kemudian ke BPS, baru ke Menteri Pertanian dan tahun depan sudah bisa dipakai data pertanian (yang seragam),” jelas Menko Airlangga, di Jakarta, Kamis.
Dia menambahkan selanjutnya masih akan ada rapat untuk membahas hal-hal teknis terkait sinkronisasi data pertanian tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan penyeragaman data pertanian akan membuat data yang dipegang oleh Presiden, kementerian, gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa akan sama termasuk juga masalah lahan dan produksi.
“Kita di Kementan dalam 100 hari ingin memiliki kejelasan lahan saya yang akan panen di mana saja, seperti apa kemampuan kita karena harus menjamin bisa memberi makan 267 juta penduduk,” kata Menteri Syahrul.
Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa masalah data ini tidak bisa dianggap sebagai masalah kecil karena menyangkut tentang produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk.
“Aspek cuaca juga harus terprediksikan, termasuk aspek bencana yang mungkin terjadi dan kita sudah gunakan satelit serta akan memainkan artificial intelligent (untuk mendeteksi hambatan produksi pertanian),” tambah dia.
Selain itu, Menteri Syahrul mengatakan sebagaimana pesan Presiden, maka pengendalian pertanian akan dilakukan di lapangan atau di tiap kecamatan, tidak lagi dikendalikan dari Jakarta.
“Sehingga masalah lapangan case by case di mana tempatnya, semua orang bisa lihat dengan menggunakan citra satelit dan artificial intelligent,” lanjut Menteri Syahrul.
