Venezuela akan gunakan mata uang kripto di tengah sanksi AS
Petro akan menjadi pusat pengembangan ekonomi baru di Venezuela, kata Presiden Nicolas Maduro

Jakarta Raya
Beyza Binnur Donmez
ANKARA
Mata uang kripto Venezuela Petro telah memasuki pasar global sebagai upaya menstabilkan ekonomi negara itu yang terpengaruh oleh krisis politik dan sanksi Amerika Serikat.
Menurut para pejabat, koin Petro yang diperkenalkan pada Senin itu akan menetralisir ancaman pasar gelap dan mafia uang, lansir TV TeleSur yang berbasis di Caracas.
Para ahli mengatakan tujuan penerbitan Petro adalah untuk menghentikan ketidakseimbangan akibat perang ekonomi yang dipicu oleh kondisi di luar negeri.
"#Petro, tidak seperti mata uang digital lainnya, tidak perlu ditambang karena sudah memiliki nilai; ia dilindungi dengan kekayaan minyak dan pertambangan Venezuela," kata Presiden Nicolas Maduro di Twitter.
Dia mengatakan mata uang itu sudah tersedia di enam tempat pertukaran internasional paling top di dunia dan sekarang akan berlaku di tingkat nasional.
Maduro menekankan bahwa semua warga Venezuela akan memiliki akses ke koin Petro untuk melakukan pembelian internasional.
Presiden Venezuela itu menambahkan bahwa saat ini, koin Petro adalah pengganti yang sah untuk dolar dalam transaksi perumahan.
"Rencana Nasional Kriptoaktif Venezuela akan berlangsung selama 10 tahun. Ini akan menjadi pusat pengembangan ekonomi baru di negara ini," tutur dia.
Menurut laporan TeleSur, setiap unit mata uang kripto akan setara dengan VES3.600 dan akan menjadi referensi untuk memperbaiki nilai kerja, harga layanan dan barang-barang konsumen.
Ekonomi Venezuela merosot tajam setelah penurunan global dalam harga minyak mentah yang menjadi ekspor utama negara itu, sementara kerusuhan politik yang sedang berlangsung juga mempengaruhi stabilitas keuangan negara.
Sejak awal tahun ini, Venezuela mengalami krisis politik setelah Maduro dan Guaido terlibat dalam pertempuran kekuasaan yang sengit.
Pemerintah AS telah meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Maduro, termasuk dengan menjatuhkan sanksi terhadapnya, pejabat tinggi dan beberapa departemen pemerintahan serta membekukan semua aset pemerintah Venezuela pada awal Agustus.
Washington tidak lagi mengakui Maduro sebagai presiden Venezuela yang sah dan sebaliknya, mendukung pemimpin oposisi Guaido sebagai presiden sementara negara itu.
Hampir 5.000 orang melarikan diri dari negara itu setiap harinya karena ketidakstabilan dan ketidakpastian politik dan ekonomi.
Menurut badan pengungsi PBB, sekitar tiga juta rakyat Venezuela telah meninggalkan negara itu sejak 2015.