Uni Eropa usulkan strategi iklim 'kesepakatan hijau'

Agnes Szucs

BRUSSELS

Komisi Eropa menyampaikan rencana iklim yang disebut sebagai "Kesepakatan Hijau Eropa" pada Rabu.

Dokumen tersebut menguraikan peta jalan untuk transisi ekonomi Uni Eropa, yang dimaksudkan untuk mengubah Eropa menjadi benua netral iklim pertama di dunia pada 2050 dengan menerapkan solusi ramah iklim dan berkelanjutan sekaligus menciptakan pembangunan ekonomi dan peluang kerja.

"Kesepakatan Hijau Eropa adalah strategi pertumbuhan baru kami - untuk pertumbuhan yang memberi lebih banyak daripada yang bisa diambil," kata Ursula von der Leyen, presiden baru Komisi Eropa, pada sebuah konferensi pers.

Dia juga menekankan bahwa perlindungan iklim adalah jantung dari program politiknya dan prioritas nomor satu komisi adalah untuk mengesahkan Hukum Iklim Eropa awal tahun depan.

Paket tersebut akan dibuat untuk menetapkan dasar bagi aksi iklim di setiap sektor ekonomi, termasuk transportasi, energi, pertanian, bangunan dan industri seperti baja, semen, TIK, tekstildan bahan kimia.

Komisi Eropa juga berjanji untuk mengembangkan strategi keanekaragaman hayati dan rencana aksi ekonomi melingkar untuk melestarikan berbagai spesies di benua itu dan meminimalkan produksi limbah.

Pada awal 2020, komisi juga berencana untuk mempresentasikan rencana investasi Eropa berkelanjutan mereka, yang dimaksudkan untuk membantu memenuhi tujuan ambisius dari Kesepakatan Hijau Eropa.

Menurut perkiraan komisi saat ini, EUR260 miliar (Rp4.064 triliun) tambahan investasi tahunan diperlukan untuk memenuhi target rencana iklim dan energi 2030 tersebut, atau sekitar 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Uni Eropa 2018.

"Kesepakatan Hijau Eropa hanya dapat berhasil jika melayani kepentingan semua warga negara Eropa," kata von der Leyen.

Dengan demikian, komisi juga mengusulkan untuk menyiapkan dana transisi sebesar EUR100 miliar (Rp1,562 triliun) untuk daerah yang paling bergantung pada kegiatan intensif karbon.

Von der Leyen mengakui bahwa aksi iklim membutuhkan biaya yang besar, tetapi dia memperingatkan bahwa biaya non-tindakan bisa jauh lebih tinggi.

"Kita berutang kepada anak-anak kita," tambah dia.

Kepala negara dan pemerintah Eropa akan membahas perincian kesepakatan itu pada pertemuan puncak di Brussel pada Kamis.

Setelah mereka menyetujui pedoman utama rencana tersebut, komisi dapat mengajukan proposal hukum untuk disahkan oleh Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa yang mewakili pemerintah negara-negara anggota.