Turki: Sensor Prancis pada kartun menterinya adalah kemunafikan

Sena Guler

ANKARA

Menteri Luar Negeri Turki hari Jumat mengatakan tindakan Prancis menyensor kartun Menteri Pendidikan Jean-Michel Blanquer adalah contoh "kemunafikan" dan "standar ganda".

“Ini adalah contoh yang tepat dari kemunafikan dan standar ganda,” kata Menlu Mevlut Cavusoglu pada konferensi pers setelah pertemuan informal para menteri luar negeri Proses Kerjasama Eropa Tenggara (SEECP) di provinsi Antalya.

Cavusoglu mengatakan Eropa mulai menampilkan "standar ganda ini" secara terbuka dengan dalih solidaritas di dalam Uni Eropa (UE) atau mendukung negara-negara anggota.

Dia mengatakan meski serangan terhadap nilai-nilai ketuhanan dipandang sebagai kebebasan berekspresi, kritik kecil terhadap diri mereka sendiri dianggap sebagai serangan oleh negara-negara ini.

“Kami menentang semua jenis diskriminasi dan rasisme. Kami melihat semuanya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan,” tegas Cavusoglu.

Bulan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menggambarkan Islam sebagai "agama dalam krisis", dan mengumumkan rencana undang-undang yang lebih ketat untuk menangani "separatisme Islam" di Prancis.

Ketegangan semakin meningkat setelah seorang guru sekolah menengah, Samuel Patty, yang menunjukkan kartun penghinaan Nabi Muhammad di kelas, dibunuh pada 16 Oktober.

Kartun penghinaan oleh Charlie Hebdo juga dipajang di gedung-gedung di beberapa kota Prancis.

Macron membela kartun itu, dengan mengatakan Prancis "tidak akan menyerah atas kartun kami," yang menyebabkan kemarahan di seluruh dunia Muslim.

-Pemenang pemilu AS tak akan ubah pendekatan Turki

"Siapa pun yang terpilih [di AS], Turki akan mendekati pemerintahan Amerika yang baru dengan cara yang sama seperti pendekatannya ke negara lain," kata Cavusoglu soal pemilihan presiden 2020 di AS saat penghitungan suara berlanjut.

“Pada akhirnya, itu adalah keputusan yang diberikan oleh rakyat Amerika. Kami harus menghormatinya seperti orang lain, terutama para politisi Amerika,” ujar dia.

Menlu Turki menambahkan bahwa negaranya telah bekerja dengan pemerintahan Republik dan Demokrat di masa lalu.