Turki melindungi hak-haknya melalui kesepakatan dengan Libya

ANKARA

Menteri luar negeri Turki pada hari Minggu menyatakan, kesepakatan maritim baru-baru ini antara Turki dan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya yang diakui PBB akan membantu melindungi hak-hak kedua negara terhadap upaya untuk "menghilangkan" mereka dari Mediterania Timur.

Berbicara di parlemen Turki selama perundingan mengenai anggaran negara pada 2020, Mevlut Cavusoglu mengatakan: "Banyak negara berusaha untuk menghilangkan Turki, seperti yang mereka lakukan untuk Siprus [Republik Turki Siprus Utara]."

Mengacu pada perjanjian energi yang ditandatangani oleh Yunani dan pemerintahan Siprus Yunani serta dengan negara-negara lain termasuk Mesir dan Israel, Cavusoglu mengatakan kesepakatan Turki-Libya adalah "langkah penting terhadap mereka yang berusaha memojokkan" Turki.

"Tentu saja, Uni Eropa akan mendukung sisi Yunani [Siprus] dan juga Yunani atas nama solidaritas, tetapi di sini, Uni Eropa tidak berhak," katanya, seraya menambahkan bahwa blok itu tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan tentang masalah ini.

"Pengadilan Internasional dapat memutuskan [tentang masalah ini]. Uni Eropa hanya dapat mengungkapkan pendapat politik, tetapi pandangan politik UE sama sekali tidak sah ketika menyangkut hak-hak kedaulatan nasional kami," tambahnya.

Ditandatangani pada 27 November dan disahkan di parlemen Turki pada 5 Desember, Nota Kesepahaman antara Ankara dan Tripoli mulai berlaku pada 8 Desember.

Nota Kesepahaman ini menentukan yurisdiksi laut mereka, menolak kegiatan sepihak dan ilegal oleh aktor regional lain dan perusahaan internasional dan bertujuan untuk melindungi hak-hak kedua negara.

Menurut Survei Geologi AS, wilayah Mediterania diperkirakan menyimpan jutaan barel minyak dan triliunan meter kubik gas alam senilai ratusan miliar dolar.

Turki mendesak negara-negara regional untuk mengambil pendekatan berbasis kesetaraan, tetapi seruan Turki sebagian besar tidak didengarkan. Turki melanjutkan operasi pengeborannya di wilayah tersebut di bawah perlindungan angkatan laut negara itu.

Kembalinya pengungsi Suriah

Cavusoglu menggarisbawahi bahwa Ankara berharap untuk memulangkan "semua" pengungsi Suriah ke negara asal mereka.

"Kami telah memasukkan komunitas internasional dalam pengembalian [para pengungsi]," katanya, seraya menambahkan bahwa "mitra paling penting" Turki dalam proses ini adalah UNHCR.

"Bersama dengan Irak, Lebanon dan Yordania, kami sedang mempersiapkan untuk mengadakan konferensi internasional [mengenai masalah ini]," kata Cavusoglu, mencatat bahwa ia akan bertemu dengan para diplomat top tiga negara lainnya pada hari Selasa di Jenewa untuk membahas cara menangani repatriasi bersama dengan komunitas internasional.

Saat ini Turki menampung 3,6 juta pengungsi Suriah, lebih dari negara lain mana pun di dunia.

* Ditulis oleh Havva Kara Aydin