ISTANBUL

Tindakan sepihak Yunani yang mengklaim atas perencanaan tata ruang maritim tidak akan memiliki konsekuensi hukum bagi Ankara, kata Kementerian Luar Negeri Turkiye pada hari Rabu.

Reaksi Turkiye muncul setelah Yunani mendeklarasikan Perencanaan Tata Ruang Maritim dalam kerangka Uni Eropa.

"Beberapa wilayah yang ditetapkan dalam 'Rencana Tata Ruang Maritim' (MSP) yang dideklarasikan oleh Yunani dalam kerangka undang-undang Uni Eropa melanggar wilayah yurisdiksi maritim Turkiye di Laut Aegea dan Mediterania Timur," kata kementerian tersebut.

Menekankan pentingnya menghindari tindakan sepihak di laut tertutup atau semi-tertutup seperti Laut Aegea dan Mediterania, dikatakan bahwa hukum maritim internasional mendorong kerja sama antarnegara pesisir di wilayah tersebut, termasuk dalam masalah lingkungan.

Dalam konteks ini, Turkiye tetap terbuka dan bersedia bekerja sama dengan Yunani di Laut Aegea, kata kementerian tersebut.

"Tindakan dan upaya tersebut, seperti di masa lalu, tidak akan memiliki konsekuensi hukum apa pun bagi Turkiye saat ini atau di masa mendatang," imbuhnya.

Ankara terus menjunjung tinggi pandangannya bahwa berbagai masalah harus ditangani melalui pendekatan yang tulus dan inklusif yang didasarkan pada hukum internasional, prinsip keadilan, dan hubungan bertetangga yang baik—sejalan dengan semangat Deklarasi Athena tentang Hubungan Persahabatan dan Ketetanggaan yang Baik, yang ditandatangani pada 7 Desember 2023, "yang mencerminkan niat bersama untuk membina hubungan Turkiye-Yunani yang positif," kata kementerian tersebut.

"Turki akan menyerahkan MSP-nya sendiri ke UNESCO dan badan-badan terkait di Perserikatan Bangsa-Bangsa."
Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.