Sudan Selatan resmi bentuk pemerintah koalisi transisi
Pemimpin oposisi Riek Machar dilantik sebagai wakil presiden pertama bersama dengan tiga wakil presiden lainnya di Juba pada Sabtu
Presiden Sudan Selatan Salva Kiir (kanan) dan pemimpin oposisi Riek Machar (Foto file - Anadolu Agency)
Cuba
Benjamin Takpiny
JUBA, Sudan Selatan
Sudan Selatan mulai membentuk pemerintah koalisi transisinya, yang sejalan dengan perjanjian damai yang dicapai pada September 2018.
Pemimpin oposisi Riek Machar dilantik sebagai wakil presiden pertama bersama dengan tiga wakil presiden lainnya di Juba pada Sabtu.
Upacara pelantikan itu ditandai oleh seruan rekonsiliasi dan proses perdamaian berkelanjutan di negara itu.
Sementara itu, Presiden Sudan Selatan Salva Kiir mendesak orang-orang di negara itu untuk mendukung perdamaian.
Dia juga berjanji akan bekerja sama dengan semua wakil-wakilnya untuk memimpin Sudan.
“Kita harus saling memaafkan dan berdamai. Saya ingin menegaskan bahwa saya sudah memaafkan saudara saya, Riek Machar. Saya juga minta maaf padanya," ujar presiden.
“Saya meminta semua orang di Sudan Selatan untuk saling memaafkan, khususnya kepada warga Nuer dan Dinka untuk saling memaafkan dan berdamai," tambah Kiir.
Sementara itu, mantan pemimpin oposisi, Machar, mengatakan dia berkomitmen mengimplementasikan perjanjian damai dengan Kiir.
"Saya ingin menegaskan kembali komitmen saya dan SPLM-IO [Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan Oposisi] untuk bekerja sama dalam proses perdamaian," tegas Machar.
Machar dilantik bersama tiga wakil presiden lainnya, James Wani Igga, Taban Deng Gai, dan Rebecca Nyandeng Garang.
Upacara pelantikan itu dihadiri oleh kepala Dewan Kekuasaan Sudan Letjen Abdel Fattah al-Burhan dan sejumlah diplomat.
Struktur baru
Tahap selanjutnya dari pemerintah koalisi transisi adalah penunjukkan menteri dan gubernur.
Di bawah perjanjian damai, pemerintah persatuan akan memiliki 35 menteri, 10 wakil menteri, dan parlemen yang beranggotakan 550 orang.
Pemerintahan petahana yang dipimpin oleh Kiir akan didampingi dua wakil presiden, 21 menteri, lima wakil menteri, dan 332 anggota parlemen.
Sementara itu, Machar dari SPLM-IO menduduki posisi wakil presiden pertama dan didampingi sembilan menteri, tiga wakil menteri, dan 128 anggota parlemen.
Aliansi Oposisi Sudan Selatan akan memiliki satu wakil presiden, tiga menteri, satu wakil menteri, serta 50 anggota parlemen.
Dari kelompok Mantan Tahanan akan memiliki satu wakil presiden, dua menteri, dan juga 10 anggota parlemen.
Sudan Selatan jatuh ke dalam krisis pada Desember 2013, ketika Kiir memecat Machar sebagai wakil presiden dengan tuduhan merencanakan kudeta.
Krisis ini kemudian diikuti oleh perang saudara yang berkepanjangan yang merenggut puluhan ribu jiwa dan memaksa empat juta warga Sudan meninggalkan rumah-rumah mereka.
