Buhram Abdel-Men'em
17 Januari 2022•Update: 18 Januari 2022
KHARTOUM, Sudan
Pihak berwenang Sudan telah mencabut lisensi TV Al Jazeera Mubasher dengan alasan “liputan yang tidak profesional” soal perkembangan di Sudan.
Kementerian Informasi Sudan mengatakan dalam sebuah surat kepada direktur televisi Al Jazeera bahwa langkah itu diambil karena “pendekatan tidak profesional” saluran tersebut dan konten media yang “merugikan kepentingan negara dan keamanan nasional.”
Jaringan TV yang berbasis di Doha itu langsung mengutuk langkah Sudan tersebut.
“Al Jazeera mengutuk campur tangan untuk menyampaikan liputan peristiwa yang adil dan objektif dan memungkinkan jurnalisnya beroperasi tanpa hambatan,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Al-Jazeera menggambarkan langkah Sudan sebagai "serangan terhadap kebebasan pers secara keseluruhan," dan menyerukan komunitas hak asasi manusia internasional dan organisasi media untuk mengutuk keputusan Sudan.
Ini adalah kedua kalinya pihak berwenang Sudan menutup kantor Al Jazeera.
Pada Mei 2019, kantornya ditutup oleh otoritas Sudan, namun membukanya kembali dua bulan kemudian.
Sudan berada dalam kekacauan sejak 25 Oktober ketika militer Sudan membubarkan pemerintah transisi Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat.
Sebelum pengambilalihan militer, Sudan diperintah oleh dewan berdaulat pejabat militer dan sipil yang bertugas mengawasi masa transisi hingga pemilihan umum pada 2023.
Hamdok dibebaskan pada 21 November di bawah kesepakatan dengan panglima militer Abdel Fattah Al-Burhan.
Namun pengunjuk rasa mengecam kesepakatan itu dan menolak segala pengaruh militer atas koalisi pemerintahan transisi.
Hamdok lalu mengundurkan diri pada 2 Januari, dengan alasan kebuntuan politik.
